Salin Artikel

Pemerintah Umumkan Logo dan Tema HUT Ke-76 RI

Logo dan tema HUT RI itu diunggah oleh situs resmi Kementerian Sekretariat Negara, Kamis (17/6/2021).

Berdasarkan salinan gambar yang diunduh Kompas.com dari laman setneg.go.id, nampak bahwa logo HUT ke-76 RI menggunakan font Lexend.

Tertulis angka 76 dengan posisi angka 7 sedikit lebih tinggi dibanding angka 6. Kemudian, pada bagian atas angka 6, tertulis huruf "TH".

Logo juga disertai dengan tulisan tema HUT ke-76 RI. Adapun tema peringatan kemerdekaan tahun ini yaitu "Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh".

Pemerintah menyajikan logo HUT ke-76 RI dengan variasi warna yang didominasi oleh merah dan putih.

Melalui surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-446/M/S/TU.00.04/06/2021, Mensesneg Pratikno menyampaikan logo dan tema HUT RI itu ke seluruh jajaran pemerintah yakni para pimpinan lembaga, menteri, gubernur Bank Indonesia, jaksa agung, panglima TNI, kapolri, para pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, para pimpinan lembaga nonstruktural, para gubernur, bupati, hingga wali kota di seluruh Indonesia.

Seluruh jajaran pemerintahan diminta memperbanyak dan menyosialisasikan logo serta tema tersebut ke lingkungan kerja masing-masing sekaligus masyarakat umum.

"Kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memperbanyak dan mensosialisasikannya di lingkungan kerja Bapak/Ibu serta membantu menyebarluaskan kepada masyarakat umum," demikian bunyi petikan surat yang diteken Mensesneg tersebut.

"Soft copy tema dan logo peringatan HUT ke-76 Kemerdekaan RI Tahun 2021 beserta pedomannya dapat diunduh melalui website resmi Kementerian Sekretariat Negara www.setneg.go.id," bunyi petikan surat lagi.

https://nasional.kompas.com/read/2021/06/17/19003971/pemerintah-umumkan-logo-dan-tema-hut-ke-76-ri

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke