Pengamat: Infrastruktur untuk Sepeda Wajib Dibangun jika Mau Ciptakan Kota Layak Huni

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Transportasi Kerakyatan Darmaningtyas mengatakan, infrastruktur berupa jalur sepeda wajib dibangun di Jakarta jika mau mewujudkan kota layak huni.

Sedangkan, menurut dia, jalur untuk kendaraan motor dan mobil semestinya dikurangi.

"Jakarta memerlukan jalur sepeda kalau mau menuju ke kota layak huni. Yang harus dikurangi untuk kota Jakarta adalah jalur kendaraan bermotor pribadi baik roda dua maupun roda empat," kata Darmaningtyas saat dihubungi wartawan, Rabu (16/6/2021).

Alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu mengungkapkan, selama ini pesepeda dan pejalan kaki terpinggirkan.

Karena itu, Darmaningtyas mendorong agar pemerintah membangun infrastruktur yang layak untuk pesepeda dan pejalan kaki. Selain itu, juga membangun transportasi umum yang layak dan terintegrasi dengan baik.

"Kalau bisa, lalu lintas Jakarta dipenuhi dengan layanan angkutan umum massal, sepeda, dan jalan kaki," tuturnya.

Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono juga menyatakan infrastruktur pesepeda, seperti jalur sepeda, rambu marka, dan parkir, wajib dibangun untuk membangun kota yang ramah sepeda.

Nirwono berpendapat, jalur sepeda yang sudah dibangun di Jalan Jenderal Sudirman dan MH Thamrin, Jakarta, sudah baik. Hanya saja, pembatas permanen yang ada saat ini sebetulnya tidak diperlukan.

"Pembangunan pagar pembatas permanen seperti jalur sepeda Sudirman-Thamrin tidak diperlukan. Apalagi Monumen Sepeda juga tidak diperlukan," kata Nirwono.

"Dananya lebih baik digunakan untuk membangun infrastruktur pesepeda secara menyeluruh," tambahnya.

Ia menjelaskan, pembangunan jalur sepeda harus memperhitungkan kondisi lebar jalan.

Ada beberapa tipe jalur, yaitu bike path seperti yang saat ini terbentang sepanjang Kanal Banjir Timur (KBT) Jakarta; bike lane yang saat ini banyak dibangun di sejumlah ruas jalan di Jakarta; dan bike route yang hanya berupa rambu marka dan titik persimpangan jalan.

Nirwono mengatakan, pembangunan infrastruktur ini harus diiringi dengan budaya bersepeda yang aman dan taat lalu lintas. Ia menegaskan, perlu diatur dengan jelas antara penggunaan sepeda sebagai alat transportasi dan olahraga.

"Selain itu membangun budaya bersepeda juga diikuti dengan dibekali patuh berlalulintas dan semangat berbagi jalan," ujarnya.

Dalam rapat dengan Komisi III DPR, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyetujui usulan pembongkaran jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta. Menurut dia, langkah itu untuk menyelesaikan polemik bersepeda di Ibu kota.

"Prinsipnya, terkait dengan jalur sepeda, kami akan terus mencari formula yang pas, kami setuju untuk masalah (jalur) yang permanen itu nanti dibongkar saja," kata Sigit, Rabu (16/6/2021).

Sigit menambahkan, Polri akan melakukan studi banding ke beberapa negara lain untuk mempelajari soal jalur sepeda dan dan aturan yang mengaturnya.

Beberapa hal yang menurutnya mesti dipertimbangkan antara lain soal jam penggunaan sepeda, jenis kegiatan bersepeda, serta luas wilayah jalur sepeda.

“Kami akan koordinasikan dengan Kementerian Perhubungan Perhubungan, Pemprov DKI, para kapolda juga melakukan yang sama," ujarnya.