Salin Artikel

Luncurkan Pelaksanaan Perpres RAN PE, Wapres Tekankan Pentingnya Stabilitas Keamanan

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat meluncurkan pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 (RAN PE), Rabu (16/6/2021).

"Stabilitas keamanan penting, terbangunnya kerukunan penting. Sebab tidak mungkin kita berhasil membangun negara ini tanpa adanya situasi yang kondusif," kata Ma'ruf.

Selain itu kata dia, setabilitas yang aman juga dapat menjaga dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dari gangguan ideologis ekstrem baik kanan maupun kiri.

Oleh karena itu, diluncurkannya pelaksanaan Perpres RAN PE tersebut adalah demi keberlangsungan dam terpeliharanya ideologi nasional.

"Karena itu kami ingin melibatkan semua komponen kementerian yang leading sector-nya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk terus melakukan upaya aksi yang masif, terstruktur, dan segala sesuatunya bisa ditangani dengan baik dan cermat," kata dia.

Lebih lanjut Ma'ruf mengatakan, peluncuran Perpres RAN PE sangat penting karena ancaman ekstremisme, radikalisme hingga terorisme masih tetap ada.

Meskipun pada 2020 lebih menurun jumlahnya dibandingkan 2019, kata dia, tetapi potensi hal tersebut mengancam stabilitas dan keamanan negara tetap ada.

"Terorisme ini gerakannya kadang-kadang muncul, kadang-kadang tenggelam bahkan bisa metamorfosis, berubah-ubah," kata dia.

"Sehingga harus diwaspadai supaya tidak menjadi gangguan, hambatan baik dalam rangka pelaksanaan pembangunan, maupun menjaga kerukunan agar tidak terjadi konflik," ucap Ma'ruf.

https://nasional.kompas.com/read/2021/06/16/13563671/luncurkan-pelaksanaan-perpres-ran-pe-wapres-tekankan-pentingnya-stabilitas

Terkini Lainnya

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke