Posko Covid-19 di Desa dan Kelurahan Diharapkan Mampu Batasi Kegiatan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan dinilai memiliki peran strategis selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro.

Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar berharap kegiatan masyarakat menjadi lebih terkendali dengan adanya posko tersebut.

"Posko-posko ini diharapkan menjadi ujung tombak untuk membantu kegiatan, dan bantuan terdepan kita dalam melakukan pengendalian pandemi," kata Suhajar, dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (15/6/2021).

Suhajar mengimbau seluruh daerah untuk mendukung program pengendalian pandemi Covid-19, beserta program percepatan vaksinasi. Salah satunya, dengan mengaktifkan posko-posko di tingkat desa dan kelurahan.

Ia mengatakan, kurang lebih sebanyak 39.000 dari 76 ribu desa atau kelurahan telah membentuk posko.

Suhajar berharap seluruh posko diaktifkan guna mendukung program pemerintah dalam mengendalikan pandem.

"Berdasarkan data sementara yang ada terdapat posko-posko yang aktif, dan di beberapa tempat masih ada yang belum (berjalan). Ke depan kita akan update terus, baik jumlah posko maupun aktivitasnya. Kita harapkan ini dapat menjadi bantuan terdepan bagi kita," ujarnya.

Menurut Suhajar, dengan mengaktifkan posko di tingkat desa dan kelurahan, dapat mencerminkan semangat gotong royong dalam menjalankan PPKM berskala mikro hingga tingkat terkecil.

"Konsistensi dan kebersamaan dalam melakukan upaya pengendalian pandemi, tidak hanya pada awal pelaksanaan, namun seterusnya hingga kasus dapat ditekan, dan penanganan di tingkat nasional dapat membaik secara signifikan," ucap dia.

Sebelumnya, pemerintah kembali memperpanjang PPKM skala mikro di 34 provinsi. Kebijakan tersebut diperpanjang selama dua pekan, terhitung sejak 15 hingga 28 Juni 2021.

Adapun posko penanganan Covid-19 di tingkat desa atau kelurahan memiliki empat aspek penting, yakni pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung.

Aspek pencegahan terdiri dari sosialisasi, penerapan 3M, serta pembatasan mobilitas.

Aspek penanganan mengimplementasikan 3T, yaitu testing, tracing atau pelacakan, dan treatment atau perawatan hingga penanganan dampak ekonomi lewat bantuan langsung tunai (BLT) desa.