Jokowi Puji Pemerintahan Megawati, Sebut UU KPK Kebijakan Strategis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyampaikan selamat atas pengukuhan Megawati Soekarnoputri sebagai Profesor Kehormatan Ilmu Pertahanan untuk Bidang Kepemimpinan Strategis Universitas Pertahanan (Unhan) Republik Indonesia.

Dalam pidato sambutannya secara virtual, Jumat (11/6/2021), Jokowi memuji berbagai kebijakan strategis ketika Megawati menjabat sebagai Wakil Presiden maupun Presiden.

"Sebagai Wakil Presiden ke-8 dan Presiden ke-5, terlalu banyak kebijakan yang bisa ditujukan untuk menggambarkan kepemimpinan strategis beliau," ujar Jokowi, dikutip dari siaran langsung pengukuhan melalui YouTube Unhan RI, Jumat (11/6/2021).

"Mulai dari ekonomi kerakyatan, lahirnya UU sistem jaminan sosial nasional, lahirnya Perppu dan UU Antiterorisme, lahirnya UU KPK, dan masih banyak lagi," tutur dia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) disahkan Megawati pada 27 Desember 2002.

Kemudian pada 4 April 2003, Megawati mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Menurut Jokowi, hal itu menunjukan kepemimpinan strategis Megawati dalam membela kepentingan rakyat, memperjuangkan demokrasi dan antikorupsi serta kepentingan nasional lainnya.

Ia menegaskan, karakter kepemimpinan seperti itu sangat dibutuhkan oleh setiap pemimpin. Terlebih, ketika negara menghadapi tantangan dan hambatan yang berat.

"Termasuk ketika negara menghadapi hyper kompetisi global dan pandemi seperti sekarang ini. Ketangguhan kita sebagai negara besar akan selalu diuji dari waktu ke waktu," tambah Jokowi.

Diberitakan, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri resmi dikukuhkan sebagai Profesor Kehormatan Universitas Pertahanan melalui sidang senat terbuka.

Pengukuhan itu dipimpin oleh Rektor Universitas Pertahanan Laksamana Madya Amarulla Octavian.

Sidang senat terbuka itu dihadiri oleh para pejabat antara lain, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim, Mensos Tri Rismaharini, Menpan RB Tjahjo Kumolo dan para menteri kabinet Indonesia Maju lainnya.