Salin Artikel

Menko PMK Sebut Pembatalan Ibadah Haji 2021 Tak Timbulkan Masalah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan, keputusan pemerintah membatalkan pemberangkatan haji 2021 tidak menimbulkan masalah apa pun, termasuk hubungan diplomatik dengan Arab Saudi.

Hal itu disampaikan Muhadjir saat mengunjungi Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Rabu (9/6/2021). Muhadjir sekaligus menepis itu yang beredar terkait pembatalan keberangkatan haji.

"Tidak ada masalah diplomasi, tidak ada masalah isu-isu kuota haji, vaksin, termasuk dana haji. Itu sudah clear, dan saya sudah ke BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) untuk memastikan bahwa semua aman," ujar Muhadjir seusai pertemuan, dikutip dari siaran pers.

Muhadjir memastikan, pertimbangan pembatalan keberangkatan ibadah haji 2021 yakni demi keamanan umat dan masyarakat Indonesia.

"Pertimbangan itu hanya satu, demi kemaslahatan dan keamanan jemaah kita. Lalu persiapan juga, waktunya terlalu mepet kalau jemaah haji tahun ini bisa dilaksanakan," kata Muhadjir.

Hal senada diungkapkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Ia mengatakan, alasan kesehatan, keselamatan dan keamanan jemaah menjadi pertimbangan utama pembatalan ibadah haji 2021.

"Dengan kembali tidak adanya pemberangkatan haji tahun ini, maka secara otomatis antrian seluruh jamaah calon haji menjadi bergeser mundur," kata dia.

Ia mengatakan, keputusan pembatan itu juga dilakukan karena pemerintah menyayangi para jemaah haji Tanah Air.

Selain membahas soal pembatalan keberangkatan haji, Menko PMK dan Menag juga membahas program lainnya.

Antara lain moderasi beragama, revitalisasi KUA (Kantor Urusan Agama) digitalisasi program, sektor pendidikan, yaitu madrasah dan pesantren, serta kemandirian pesantren.

https://nasional.kompas.com/read/2021/06/09/19292941/menko-pmk-sebut-pembatalan-ibadah-haji-2021-tak-timbulkan-masalah

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke