Pemerintah Revisi UU ITE, DPR: Harus Benar-benar Disesuaikan Kebutuhan Masa Kini dan Mendatang

Anggota Komisi I DPR Dave Laksono yang mengatakan, pihaknya menyambut baik keputusan tersebut khususnya untuk empat pasal yang selama ini menjadi polemik.

"Pastinya (sambut baik), hanya saja, harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan masa kini dan masa depan," kata Dave saat dihubungi Kompas.com, Rabu (9/6/2021).

Ia menegaskan, dengan keputusan pemerintah tersebut, DPR mengaku siap untuk membahas kembali secara bersama-sama terkait revisi UU ITE.

Namun, politisi Partai Golkar itu menekankan bahwa revisi tersebut nantinya harus benar-benar mampu menjawab keresahan publik yang ada selama ini terkait beberapa pasal dalam UU ITE.

"Sehingga tidak perlu melakukan revisi terus menerus. Pastinya revisi itu harus bisa menjawab banyaknya kekhawatiran masyarakat," tegasnya.

Kendati demikian, diakui Dave, Komisi I hingga kini belum menerima surat dari pemerintah yang akan melakukan revisi UU ITE.

Untuk itu, Dave belum bisa berkomentar terkait empat pasal yang direncanakan pemerintah akan direvisi yaitu Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 36, dan penambahan satu pasal yaitu Pasal 45C.

"Kami belum terima suratnya dari pemerintah yah. Jadinya masih butuh pembahasan lebih dalam. Tapi kami tentu siap untuk membahas kembali," terang dia.

Senada dengan Dave, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta juga mengaku belum menerima surat dari pemerintah terkait revisi UU ITE.

Ia mengatakan, surat tersebut hingga kini belum sampai pada DPR. Namun, ia berharap kabar mengenai pemerintah akan merevisi UU ITE adalah benar adanya.

"Belum sampai DPR suratnya. Ini bukan kabar yang pertama. Semoga kali ini benar, sehingga bisa disikapi dengan tepat," ucap Sukamta melalui pesan singkat, Rabu.

Sebelumnya, pemerintah mengambil keputusan untuk merevisi empat pasal UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Ia mengatakan, revisi terbatas ini satu paket dengan penambahan satu pasal dalam UU ITE, yakni Pasal 45C.

"Ada empat pasal yang akan direvisi. Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 36, ditambah satu Pasal 45C, itu tambahannya," ujar Mahfud dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (8/6/2021).