Salin Artikel

Wakil Ketua DPR Berharap UMKM Mampu Dongkrak Perekonomian Indonesia

KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengatakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sedang terpuruk ini.

Untuk itu, kata dia, pemerintah telah menyiapkan anggaran guna mendukung UMKM melalui enam stimulus.

"Enam stimulus itu melalui subsidi bunga UMKM, bantuan produksi di usaha mikro, subsidi imbal jasa penjaminan (IJP), penempatan dana pada bank umum, insentif pajak dan restrukturisasi kredit," kata Gde Sumarjaya Linggih dalam acara Jumpa UKM Muda Bali, Sosialisasi Ultra Mikro di Denpasar, Bali (5/6/2021).

Dirinya mengaku menginisiasi acara tersebut agar sinergi dan kolaborasi terjalin dengan baik antar pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, komunitas bahkan media dan financial institution.

“Agar tercipta ekosistem kondusif dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh pelaku mikro dan ultra mikro. Ini harus simultan antara kesehatan dan juga ekonominya,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (8/6/2021).

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, CEO Regional Bank Rakyat Indonesis (BRI) Bali, Nusra menyatakan, saat ini ada 30 juta UMKM secara nasional yang belum tersentuh bantuan pembiayaan secara formal.

"(Untuk itu) dengan sinergi yang akan semakin memperkuat peran kita semua dalam membantu UMKM-UMKM ini untuk bisa melanjutkan aktivitasnya dengan baik tanpa dibebani dengan suku bunga yang tinggi,” ungkapnya.

Rudy menyampaikan BRI sebagai agen pembangunan pemberdayaan UMKM memiliki tanggung jawab untuk membuat UMKM naik kelas.

“Mulai dari skala ultra mikro yang akan kita naikkan menjadi mikro dan selanjutnya menjadi retail dan mudah mudahan ada yang bisa menjadi korporasi. Pengusaha harus naik kelas,” tegasnya.

Dalam acara tersebut hadir juga sebagai pembicara Pimpinan Kanwil VII PT. Pegadaian (Persero) Nuril Islamiah, General Manager PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Bali, Jimy Firmansyah.

https://nasional.kompas.com/read/2021/06/08/10320901/wakil-ketua-dpr-berharap-umkm-mampu-dongkrak-perekonomian-indonesia

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke