Polri: Diduga Keras Data Kependudukan BPJS Kesehatan Bocor

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri menyatakan data kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diduga keras telah mengalami kebocoran.

Hal itu disampaikan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartonno dalam penyelidikan kasus kebocoran 279 juta data penduduk Indonesia di sebuah forum internet.

Kendati demikian Rusdi mengatakan pihaknya masih mendalami kasus tersebut, terutama untuk menemukan tindak pidana di dalamnya.

"Diduga keras terjadi kebocoran, ya kita belum dapat memastikan ini. Masih diperiksa terus oleh penyidik tentang hal tersebut. Tapi diduga keras terjadi kebocoran data peserta BPJS Kesehatan," kata Rusdi di Mabes Polri, Jakarta, sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com Kamis (3/6/2021).

Ia menyampaikan proses penyelidikan kasus tersebut masih terus berjalan. Saksi yang diperiksa berasal dari pihak BPJS Kesehatan, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), hingga pihak vendor.

"Tentunya kita berharap bisa dapat menyelesaikan kasus masalah kebocoran data dari peserta BPJS kesehatan. Sudah kemarin diperiksa tapi tentunya apa hal yang dapat dijadikan informasi, apa yang didapat oleh penyidik dari vendor-vendor itu akan menjadi sesuatu yang penting dalam proses selanjutnya," tutur Rusdi.

Sebagai informasi, Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan kebocoran 279 juta data penduduk Indonesia. Data yang bocor itu diduga berasal dari BPJS Kesehatan.

Data tersebut diduga bocor dan diperjualbelikan di forum internet. Data itu mencakup nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk (KTP), nomor telepon, email, nama, alamat, hingga gaji.

Sejauh ini, Polri telah memeriksa empatorang sebagai saksi. Rinciannya, duaorang berasal dari pihak internal BPJS Kesehatan dan duaorang berasal dari Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN).

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kesimpulan Sementara, Data Peserta BPJS Kesehatan Diduga Keras Terjadi Kebocoran