Bahas Anggaran Alutsista, Rapat Komisi I DPR dengan Prabowo Digelar Tertutup

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan, rapat tersebut akan membahas anggaran dan rencana pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista).

"Kita sepakati dulu mengenai sifat rapat. Kami dari pimpinan sudah rembukan untuk rapat yang terkait anggaran, yang akan membahas di antaranya alutsista yang direncanakan pembeliannya. Sebagaimana lazimnya rapat akan kita buka dengan sifat tertutup," kata Meutya, Rabu, dikutip dari Tribunnews.

"Bisa disepakati?," tanya Meutya yang langsung mendapat persetujuan dari seluruh peserta rapat.

Adapun Prabowo hadir didampingi oleh Wakil Menteri Pertahanan M Herindra, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, KSAD Jenderal (TNI) Andika Perkasa, KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo, dan KSAL Laksamana Yudo Margono.

Sebelum mengikuti rapat, Prabowo mengatakan akan menjelaskan rencana dan strategi pertahanan kepada anggota Komisi I DPR.

"Tentunya ini pertemuan, ya kita akan paparkan rencana ke depan tentunya akan ada tanya jawab ya, kita akan berusaha menjelaskan segamblang-gamblangnya," kata Prabowo.

Seperti diketahui, Kementerian Pertahanan kini tengah menjadi sorotan menyusul munculnya rencana memodernisasi alutsista TNI secara maraton.

Rencana pembelian alutsista tertuang dalam Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Alpalhankam).

Dalam memenuhi kebutuhan modernisasi alutsista tersebut, pemerintah membutuhkan dana sebesar 124.995.000.000 dollar AS. Jumlah itu setara Rp 1,7 kuadriliun.

Namun, nominal tersebut telah dibantah oleh Direktur Jenderal Strategis Kemenhan Rodon Pedrason.

"Jumlah anggaran untuk alutsista itu rahasia negara, tetapi angka yang disebutkan Rp 1,750 kuadriliun itu bukan itu," kata Rodon, dikutip dari Kompas.id, Minggu (30/5/2021).

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Rancangan Perpres tersebut menyebutkan bahwa pemenuhan rencana kebutuhan pengadaan Alpalhankam bisa menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui utang asing.

"Pendanaan untuk membiayai pengadaan Alpalhankam Kemhan dan TNI dalam Renbut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dibebankan pada anggaran dan pendapatan negara melalui anggaran pinjaman luar negeri," demikian bunyi Pasal 6 Ayat (1) dalam Rancangan Perpres tersebut.