Salin Artikel

Tak Ada Slot CPNS Guru 2021, Komisi X Desak Perbaikan Pola Rekrutmen ASN

Sebab menurutnya, profesi guru mempunyai beban berat dibandingkan pegawai pemerintah di tingkat Kementerian/Lembaga.

"Guru selain dituntut profesional di bidang ajarnya juga dituntut untuk menjadi teladan bagi siswanya. Oleh karena itu, negara layak untuk menjamin kebutuhan dan kesejahteraan mereka, sehingga guru bisa mendidik tidak sekadar mengajar siswa-siswa mereka," kata Huda dalam keterangannya, Minggu (30/5/2021).

Hal itu ia sampaikan untuk menyoroti tidak adanya slot CPNS untuk guru di tahun 2021.

Menurut dia, alasan pemerintah meniadakan slot CPNS untuk guru karena ada seleksi satu juta guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tak bisa diterima.

"Seleksi satu juta guru honorer menjadi PPPK merupakan langkah darurat untuk mempercepat guru honorer yang telah lama mengabdi tanpa ada kejelasan status. Hal itu tidak bisa dijadikan alasan untuk meniadakan slot CPNS bagi para guru," jelasnya.

Ia juga menyayangkan keputusan pemerintah mengundurkan jadwal pembukaan rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) 2021.

Namun, menurutnya momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk memperbaiki pola rekrutmen ASN seperti prioritas pengangkatan guru sebagai PNS.

"Kami mendesak agar ada perbaikan pola rekruitmen ASN di mana harus ada slot jalur PNS untuk guru serta memenuhi kuota peserta seleksi satu juta guru honorer menjadi PPPK yang kemarin masih terisi di angka 500 ribuan," tegasnya.

Huda menjelaskan, dalam rekrutmen ASN 2021, ada beberapa kebijakan yang tidak pro guru.

Pertama, baru pertama kalinya dalam sejarah rekrutmen ASN guru tidak diperbolehkan untuk ikut seleksi jalur CPNS. Semua guru, kata dia, diarahkan untuk mengikuti seleksi menjadi PPPK.

"Kedua, polemik pembiayaan satu juta guru honorer menjadi PPPK antara pemerintah pusat dan daerah yang belum tuntas," ujarnya.

Akibatnya, lanjut dia, pemerintah daerah ragu-ragu dalam mengajukan formasi guru honorer.

Ia mengatakan, dari satu juta slot yang harusnya diusulkan, pemerintah daerah hanya mengajukan sekitar 513.000 guru honorer.

"Akibatnya banyak guru honorer yang tidak bisa diangkat sebagai ASN, padahal kesempatannya sama," tutur politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Perlu diketahui, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan rekrutmen ASN tahun 2021 belum dibuka pada 31 Mei 2021.

Hal tersebut dilakukan karena ada beberapa aturan pengadaan CPNS dan PPPK pada 2021 yang belum ditetapkan pemerintah.

https://nasional.kompas.com/read/2021/05/31/10542301/tak-ada-slot-cpns-guru-2021-komisi-x-desak-perbaikan-pola-rekrutmen-asn

Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke