Pemerintah Susun Roadmap Peningkatan Budaya Literasi di Indonesia

Peta tersebut disusun oleh kementerian/lembaga, akademisi, dan stakeholder terkait.

Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Nyoman Shuida mengatakan, peta tersebut nantinya akan menjadi dokumen pedoman menjalankan program di masing-masing kementerian/lembaga pemerintah dan nonpemerintah.

"Saat ini kementerian/lembaga, akademisi, dan stakeholder terkait lain sedang menyusun peta jalan peningkatan budaya literasi," ujar Nyoman dikutip dari situs Kemenko PMK, Jumat (21/5/2021).

Nyoman mengatakan, saat ini budaya literasi di Indonesia masih terbilang minim.

Meskipun dari tahun ke tahun nilai budaya literasi terus meningkat, kata dia, tetapi persentase yang ditunjukkan beberapa indikator masih jauh dari target.

Setidaknya terdapat tiga indikator penilaian budaya literasi, yaitu kemampuan membaca, mengakses internet, dan kunjungan perpustakaan atau taman bacaan masyarakat.

"Budaya literasi sebenarnya bukan sekadar kemampuan membaca, tapi bagaimana memanfaatkan itu untuk bisa berpikir kritis," kata Nyoman.

Menurut dia, hal tersebut harus terus didorong agar sumber daya manusia (SDM) Indonesia menjadi lebih berpengetahuan.

Adapun penyusunan peta jalan peningkatan budaya literasi tersebut dilakukan karena setiap kementerian/lembaga memiliki program masing-masing dalam rangka meningkatkan budaya literasi tersebut.

"Tapi melalui roadmap atau peta jalan yang sedang disusun ini, diharapkan dapat mencakup seluruh program sehingga tidak ada yang berjalan sendiri-sendiri," ujar dia.

Di samping itu, budaya literasi masuk ke dalam salah satu sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Dengan demikian penyusunannya pun akan terus dimatangkan dengan melibatkan seluruh kementerian/lembaga dengan saling bergotong-royong dan bersinergi.

Sebab menurutnya, peningkatan budaya literasi tidak hanya menjadi tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), tetapi tanggung jawab seluruh pihak.

"Literasi merupakan faktor kunci dalam menciptakan SDM berkualitas dan berdaya saing untuk menghadapi bonus demografi pada tahun 2030 mendatang," ucap dia.