Salin Artikel

Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 di Kepri Diturunkan dalam 2 Pekan

Ia meminta supaya pemerintah daerah di wilayah tersebut menurunkan angka kasus aktif dalam 2 pekan.

"Panglima dan Kapolri sudah menyampaikan, Pangdam, Danrem, Kapolda, dan juga dibantu Pangkogabwilhan tentu saja dengan pemda, sudah diingatkan oleh panglima dan Kapolri, diberi waktu 2 minggu untuk menurunkan kasus. Saya hanya mengulangi lagi," kata Jokowi saat memberikan arahan kepada Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) se-Provinsi Kepri yang ditayangkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (20/5/2021).

Jokowi mengaku selalu memantau perkembangan kasus Covid-19 di setiap provinsi, kabupaten, dan kota.

Di Kepri, kasus Covid-19 tercatat tinggi pada Agustus 2020 yakni 1.240 kasus. Angka itu berangsur-angsur turun hingga Februari 2021 tercatat hanya ada 192 kasus aktif.

Namun, dalam 3 bulan terakhir, kasus aktif kembali mengalami kenaikan. Tercatat, pada bulan Maret ada 273 kasus aktif dan April sebanyak 1.269 kasus.

Sementara itu, data pada 18 Mei 2021 memperlihatkan, ada 2.015 kasus aktif di Kepri. 

"Kelihatannya bapak ibu tidak waspada di sini, di bulan Februari dan Maret, ada kelemahan di situ. Harusnya langsung diinjak terus sampai ke bawah, ke bawah, ke bawah sehingga April dan Mei sekarang sudah 2.015 (kasus aktif). Hati-hati kasus aktifnya di angka yang lumayan tinggi 14,72 (persen)," ujar Jokowi.

Kepala Negara mengingatkan bahwa ancaman Covid-19 belum berakhir. Bahkan, di beberapa negara, kasus virus corona naik secara eksponensial.

Terkait hal ini, ia meminta pemda dan perangkat desa setempat bertindak cepat dan disiplin menegakkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro.

Jika di suatu wilayah terdapat satu kasus Covid-19, kepala desa, RT, dan RW harus segera bertindak dengan memberlakukan karantina mandiri pada warga yang terkonfirmasi positif.

Ia meminta seluruh pihak tetap waspada dan tidak lengah pada penularan virus corona.

"Hati-hati jangan lengah, hati-hati harus waspada terus. Jangan lengah, jangan menunggu chaos baru kita bertindak, sudah terlambat, hati-hati," kata Jokowi.

https://nasional.kompas.com/read/2021/05/20/14243101/jokowi-minta-kasus-aktif-covid-19-di-kepri-diturunkan-dalam-2-pekan

Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke