Eks Pimpinan KPK: 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK Disaring Lewat Cara yang Tidak Adil

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menduga, 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak memenuhi syarat tes wawasan kebangsaan (TWK) disaring dengan cara yang tidak adil.

Saut menilai, 75 pegawai KPK tersebut sudah memiliki ideologi Pancasila yang tidak perlu diragukan.

“75 orang ini disaring dengan cara-cara yang tidak fair (adil), Pak Agus (Mantan Ketua KPK) juga mengingatkan KASN harus turun tangan. Ideologi mereka lebih Pancasila dari rata-rata penduduk Indonesia itu terbukti kok dalam kehidupan sehari-hari di rumahnya,” ujar Saut dalam diskusi virtual, Senin (17/5/2021).

Sebagai informasi, sejumlah nama pegawai KPK, seperti penyidik Novel Baswedan, penyidik Andre Nainggolan, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Herry Muryanto, hingga Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti-Korupsi Giri Suprapdiono, dinyatakan tidak lolos TWK.

Selama Saut menjabat sebagai Pimpinan KPK, ia mengatakan, 75 pegawai KPK tersebut sudah mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya.

Bagi Saut, 75 pegawai KPK tersebut rajin melakukan ibadah hingga menjalankan proses KUHAP sesuai dengan aturan yang benar.

“Sila kesatu, bahkan musala nggak pernah kosong di KPK, demikian juga okuimene di ruang konpers setiap Jumat, dan seterusnya. Kemudian mereka melakukan proses-proses KUHAP dengan benar ya,” ucapnya.

Lebih lanjut, Saut menegaskan, pemerintah akan rugi besar apabila memecat 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK.

“Jadi sekali lagi apa yang dimaksud melakukan saringan terhadap orang-orang justru the best, aku menyebutnya tough guy, orang-orang tough guy ini, ini sebagai kerugian buat bangsa ini dan secara keseluruhan kemunduran buat bangsa ini,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menekankan, tidak ada isu Taliban dalam instansi KPK. Menurut dia, ada intensi khusus dari penyelenggaraan TWK terhadap pegawai KPK.

“Jadi sekali lagi saya mengatakan, ini sebenarnya sudah jelas apa sebabnya, semua kita tahu gitu, kalau Pak Agus tadi bilang ada isu Taliban there is no Taliban at all, there is no Talibanisasi di KPK, not at all. Kalaupun ada, nanti kita lihat aja nanti banyak undang-undangnya kok,” ujarnya.

Diketahui, sebanyak 75 pegawai KPK tidak lolos TWK sebagai proses alih status kepegawaian menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti-Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprapdiono, mengatakan ada 9 kepala satuan tugas (kasatgas) yang sedang menangani kasus korupsi kelas kakap dinyatakan tak lolos TWK.

Giri mengungkapkan beberapa pegawai lain yang diketahuinya secara non-formal, di antaranya penyidik Novel Baswedan, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Herry Muryanto, sejumlah eselon I dan eselon III, hingga pengurus inti Wadah Pegawai.

“Hampir semua kasatgas yang berasal dari KPK, tujuh kasatgas penyidikan dan dua kasatgas di penyelidikan juga bagian dari 75 itu tadi,” ujar Giri dalam diskusi virtual Polemik MNC Trijaya bertajuk "Dramaturgi KPK", Sabtu (8/5/2021).