Antisipasi Puncak Arus Balik, Ketua Satgas: Jangan Ada Pihak Ambil Kebijakan Berbeda

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam mengantisipasi arus balik Lebaran 2021.

Doni mengingatkan, jangan ada pihak yang mengambil kebijakan berbeda dalam menangani situasi di lapangan.

Hal ini disampaikannya menanggapi potensi puncak arus balik Lebaran yang dimulai Senin (17/5/2021) di penyeberangan Merak-Bakauheni.

"Seperti pesan Bapak Presiden, sinergi, sinergi, sinergi. Insya Allah kita bisa mengendalikan situasi dengan baik. Jangan ada yang mengambil kebijakan berbeda, apa pun alasannya. Harus satu komando. Pak Kapolda, tolong pastikan itu,” ujar Doni, dikutip dari siaran pers BNPB, Minggu (16/5/2021).

Pihak PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) melaporkan, sejak tanggal 22 April hingga 15 Mei 2021, tercatat 440.012 orang yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera.

Angka itu jauh di bawah prediksi sebanyak 1,5 juta penyeberang.

Artinya, kata Doni, jumlah itu pula yang diperkirakan akan kembali menyeberang ke Jawa lewat Bakauheni.

Sehingga, semua penyeberang harus dipastikan menjalani rapid test tanpa terkecuali.

"Yang positif, bukan diputar balik melainkan langsung dikarantina. Jangan sampai terjadi fenomena pingpong,” tegas Doni.

Ia menjelaskan, pingpong yang dimaksud yakni pergerakan bolak-balik antara Jawa dan Sumatera terkait penyebaran virus corona.

Saat wilayah di Pulau Jawa banyak berstatus zona merah dan Sumatera banyak yang kuning dan hijau, lalu para penyeberang Jawa membawa virus ke Sumatera.

Saat ini, kondisinya terbalik, Jawa relatif landai. Banyak daerah berstatus zona kuning dan hijau. Sementara, banyak daerah di Sumatera berstatus oranye dan merah.

Doni tidak ingin karena keteledoran di perbatasan atau area penyeberangan, virus corona menyebar lagi di Jawa.

“Sebab kalau itu yang terjadi, sama saja pingpong, tidak akan selesai-selesai,” ujarnya.

Selain itu, Doni juga mengingatkan agar fenomena balon dalam penanganan Covid-19 tidak terjadi.

Fenomena balon yaitu saat penularan Covid-19 di suatu daerah dapat ditekan, tetapi di daerah lain justru semakin bertambah.

"Kuncinya ada di disiplin dan kerja sama semua pihak. Petugasnya bergerak satu komando, pemerintah pusat dan daerah bekerja sama dengan baik, didukung masyarakat yang sadar menerapkan protokol kesehatan,” tambahnya.