Salin Artikel

Direktur KPK Ini Heran Dirinya Pernah Diadukan Ketua KPK ke Dewan Pengawas

Sujanarko tak menjelaskan acara apa yang dimaksud. Ia hanya bercerita, ada orang yang tersinggung karena pernyataan Sujanarko di acara tersebut. Orang itu lalu menghubungi KPK.

Sujanarko merupakan salah satu dari 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

"Saya pernah tiba-tiba dilaporkan oleh Firli kok ke Pengawas Internal KPK. Bahkan saya pernah diperiksa oleh Dewan Pengawas. Penyebabnya apa? Saya hanya jadi narasumber seperti ini. Jadi ada orang tersinggung, katanya telepon KPK," beber Sujanarko dalam tayangan Youtube Haris Azhar berjudul "Ekslusif!! Pegawai Senior Tantang Pimpinan KPK", Selasa (11/5/2021).

Kompas.com telah mendapatkan izin dari Haris Azhar untuk mengutip pernyataan dalam tayangan video tersebut.

Dalam tayangan itu, Sujanarko melanjutkan bahwa dia heran karena Firli sebagai atasannya melaporkan dirinya ke Dewan Pengawas. Firli bukanya memanggil dirinya untuk meminta penjelasan atau memarahinya jika memang dia bersalah.

Sujanarko berpendapat jika seorang bawahan melaporkan atasan, itu merupakan hal yang wajar karena tidak ada mekanisme untuk mengingatkan atasan. Namun yang terjadi pada dirinya, dia justru dilaporkan oleh  atasannya.

"Kan aneh gitu. Anehnya gini, mestinya, pegawai ngelaporin atasan itu wajar, karena tidak ada mekanisme pegawai untuk mengingatkan atasan. Tapi kalau atasan melaporkan pegawai. Itu agak aneh bin ajaib," kata dia.

Terkait pengalamannya itu, Sujanarko menduga, Firli merupakan seorang yang tidak percaya diri, kejam, dan tidak suka sama dengan keberadaan Sujanarko di KPK.

Seharusnya, menurut dia, Firli memanggil dirinya dan menegur terlebih dulu apabila ada kesalahan, bukan melaporkan ke Pengawas Internal.

"Mestinya dengan mekanisme manajemen, itu bisa diselesaikan. Panggil saya, marahi saya kalau saya salah," ungkap dia.

Pernyataan Sujarnarko itu muncul setelah ditanya Haris Azhar apakah pernah bermasalah dengan Ketua KPK Firli Bahuri, sehingga kemudian masuk dalam 75 pegawai yang dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Sujanarko sepakat dengan Haris Azhar bahwa TWK kemungkinan besar menjadi alat untuk menyingkirkan beberapa orang di KPK.

"Saya bilang sama sekali tidak relevan (soal-soal TWK) dengan KPK. Saya setuju (ini untuk menyingkirkan)," kata dia.

Asesmen terhadap para pegawai KPK yang dilakukan pada April hingga Mei 2021 atas permintaan KPK terkait dengan perubahan status para pengawai menjadi aparatur sipil negara (ASN). Asesmen itu tidak hanya melibatkan Badan Kepegawaian Negara (BKN), tetapi juga beberapa lembaga seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis TNI, Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat, Dinas Psikologi Angkatan Darat, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Dari hasil asesmen itu, sebanyak 75 pegawai KPP dinyatakan tidak lolos TWK. 

Ketua KPK Firli Bahuri kemudian menerbitkan Surat Keputusan (SK) tertanggal 7 Mei 2021 yang menyebut, 75 pegawai yang tidak lolos TWK dibebastugaskan.

https://nasional.kompas.com/read/2021/05/14/15091991/direktur-kpk-ini-heran-dirinya-pernah-diadukan-ketua-kpk-ke-dewan-pengawas

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke