Salin Artikel

Rangkuman Informasi Vaksinasi Gotong Royong: Dimulai 17 Mei hingga Harga Vaksin

Sebagaimana diketahui, awalnya vaksinasi gotong dijadwalkan akan dimulai pada 9 Mei 2021.

Alasannya, agar pelaksanaan vaksinasi tersebut tidak terganggu dengan adanya libur Lebaran 2021.

"Kalau dipepet minggu ini nanti ada yang sudah divaksin, ada yang berapa ribu orang tertunda karena (libur) Lebaran, kita kan lebih lihat ke tanggal saja, maka ditunda sampai 17 Mei supaya selesai Lebaran sudah langsung lancar ke depannya," kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dalam diskusi secara virtual, Kamis (6/5/2021).

Arya mengatakan, pengadaan vaksin Covid-19 untuk vaksinasi gotong royong tersebut dibebankan kepada perusahaan swasta kemudian diberikan secara gratis kepada karyawan atau buruh serta keluarganya.

"Jadi yang menanggung perusahaannya, buruh atau karyawannya yang menerima vaksinasi tetap gratis," ujarnya.

Berikut ini sejumlah fakta seputar program Vaksinasi Gotong Royong:

1. Stok vaksin

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari PT Bio Farma Bambang Heriyanto mengatakan, pihaknya sudah menerima sebanyak 1.000.000 dosis Vaksin Sinopharm.

Rinciannya, pada 30 April 2021, sebanyak 482.400 dosis Vaksin Sinopharm didatangkan dari Sinopharm China National Pharmatical.

Kemudian, pada 1 Mei 2021, diterima sebanyak 500.000 dosis Vaksin Sinopharm dalam bentuk donasi dari pemerintah Uni Emirat Arab serta kedatangan 17.600 dosis Vaksin Sinopharm dari pabrikan China.

Berdasarkan stok vaksin tersebut, Bambang menjelaskan, sebanyak 500.000 dosis Vaksin Sinopharm akan digunakan untuk program vaksinasi gotong royong.

Sedangkan, sebanyak 500.000 dosis yang didonasikan oleh Uni Emirat Arab masih menunggu arahan dari pemerintah terkait penggunaannya.

"Untuk penggunaan donasi nanti menunggu arahan dari pemerintah," kata Bambang dalam diskusi secara virtual, Kamis.

2. Harga vaksin gotong royong

Menurut Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, pemerintah masih membahas harga yang akan ditetapkan untuk vaksin tersebut.

Ketetapan harga tersebut nantinya akan dituangkan dalam Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes).

"Permenkes terkait harga vaksin gotong royong sedang dibahas oleh Kemenkes dan akan diumumkan setelah ada keputusan resmi," ujar Wiku dalam konferensi pers virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis.

Sementara itu, PT Bio Farma mengatakan, estimasi harga Vaksin Sinopharm sebesar Rp 500.000 per dosis beserta pelayanannya.

"Estimasi memang sudah pernah disampaikan kisaran Rp 500.000 per dosis sudah termasuk ke dalam pelayanan, kalau dua dosis sekitar Rp 1 juta," ujar Bambang.

Bambang menekankan, harga untuk vaksin tersebut belum final dan harus diserahkan ke Kemenkes.

3. Industri manufaktur jadi prioritas

Pelaksanaan vaksinasi gotong royong ini akan memprioritaskan perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri manufaktur, terutama perusahaan yang berada di zona merah Covid-19.

"Sesuai dari arahan pemerintah, yang diutamakan adalah yang zona merah ini daerah Jabodetabek awalnya akan dilakukan, baik industri manufaktur yang ada disekitarnya," kata Shinta Wakil Ketua Umun Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Shinta Widjaja Kamdani, Kamis.

Shinta mengatakan, industri manufaktur yang berada di zona merah memiliki banyak karyawan atau buruh yang harus segara divaksinasi.

Selain itu, ia mengatakan, sebanyak 17.832 perusahaan dengan jumlah 8,6 juta peserta sudah mendaftar melalui Kadin untuk mengikuti vaksinasi gotong royong.

"Tapi sekali lagi bukan berarti yang lain enggak dapat, ini hanya menunggu giliran. Jadi saya bilang ke teman-teman pengusaha mohon kita bersabar," ujarnya.


4. Pekerja asing

Pemerintah memperbolehkan pekerja asing mengikuti vaksinasi gotong royong. Dengan syarat, mereka harus memiliki Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

"Untuk pekerja asing, karena banyak yang nanya, boleh mengikuti (vaksinasi gotong royong) dengan mendaftar dan melampirkan KITAS dan KITAP," kata Shinta.

5. Fasilitas kesehatan

Pelaksanaan vaksinasi gotong royong bisa dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) milik swasta dan tidak sedang melayani program vaksinasi pemerintah.

"Bisa juga nanti menggunakan fasyankes yang Bio Farma holding siapkan, bisa melalui Kimia Farma atau Indofarma klinik-klinik yang memenuhi syarat sebagai fasyankes," kata Bambang.

"Dan fasyankes bisa dimana pun yang penting datanya terintegrasi dengan data pemerintah," ucap dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/05/07/09254641/rangkuman-informasi-vaksinasi-gotong-royong-dimulai-17-mei-hingga-harga

Terkini Lainnya

2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

Nasional
Alex Marwata Sayangkan Tak Ada Mantan Pimpinan KPK Jadi Anggota Pansel

Alex Marwata Sayangkan Tak Ada Mantan Pimpinan KPK Jadi Anggota Pansel

Nasional
Jokowi Tanggapi Putusan MA yang Buka Jalan Kaesang Maju Pilkada

Jokowi Tanggapi Putusan MA yang Buka Jalan Kaesang Maju Pilkada

Nasional
Jelang Idul Adha, Satgas Polri Pastikan Stok Beras di Sumatera Selatan Aman

Jelang Idul Adha, Satgas Polri Pastikan Stok Beras di Sumatera Selatan Aman

Nasional
Gerindra Sebut Poster Budi Djiwandono-Kaesang Bentuk Aspirasi Rakyat

Gerindra Sebut Poster Budi Djiwandono-Kaesang Bentuk Aspirasi Rakyat

Nasional
Putusan MA Dicurigai Muluskan Jalan Kaesang, PDI-P: Jangan Mengada-ada

Putusan MA Dicurigai Muluskan Jalan Kaesang, PDI-P: Jangan Mengada-ada

Nasional
Dua DPO Kasus “Vina Cirebon” Dihapus, Polri: Buktinya Belum Cukup, Saksi Fiktif

Dua DPO Kasus “Vina Cirebon” Dihapus, Polri: Buktinya Belum Cukup, Saksi Fiktif

Nasional
Politikus PDI-P Sebut Wacana Duet Anies-Ahok Telah Gembos

Politikus PDI-P Sebut Wacana Duet Anies-Ahok Telah Gembos

Nasional
Hari Ke-19 Keberangkatan Haji, 131.513 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 24 Wafat

Hari Ke-19 Keberangkatan Haji, 131.513 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 24 Wafat

Nasional
Singgung Putusan MK, Pengamat Nilai Putusan MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah Bernuansa Politik

Singgung Putusan MK, Pengamat Nilai Putusan MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah Bernuansa Politik

Nasional
Dua Anggota Pansel Capim KPK merupakan Komisaris BUMN

Dua Anggota Pansel Capim KPK merupakan Komisaris BUMN

Nasional
Pertamina Jadi Tuan Rumah Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2024

Pertamina Jadi Tuan Rumah Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2024

Nasional
Soal Duet Budi Djiwandono-Kaesang, Gerindra Tunggu Keputusan Prabowo

Soal Duet Budi Djiwandono-Kaesang, Gerindra Tunggu Keputusan Prabowo

Nasional
Pemerintah Diingatkan, Jangan Sampai Tapera Dikorupsi seperti Asabri dan Jiwasraya

Pemerintah Diingatkan, Jangan Sampai Tapera Dikorupsi seperti Asabri dan Jiwasraya

Nasional
Komposisi Pansel Capim KPK dari Masa ke Masa

Komposisi Pansel Capim KPK dari Masa ke Masa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke