Salin Artikel

PAN Nilai Wacana Koalisi Partai Islam Perkuat Politik Aliran, Harus Dihindari

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan tak sepakat dengan wacana pembentukan koalisi partai Islam untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Pasalnya, ia melihat wacana koalisi partai itu justru akan memperkuat politik aliran di Indonesia. Padahal, kata dia, politik aliran seharusnya dihindari oleh semua partai politik.

"PAN melihat justru ini akan memperkuat politik aliran di negara kita. Sesuatu yang harus kita hindari," kata Zulkifli dalam keterangannya, Jumat (16/4/2021).

Menurut dia, seharusnya semua pihak harus berjuang untuk kebaikan dan kepentingan semua golongan.

Ia juga menilai, dalam koalisi tersebut justru akan memperkuat hadirnya politik aliran dan politik identitas.

Zulhas pun mengingatkan semua pihak atas pengalaman Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Ia melihat, Pilpres 2019 begitu kuat menggunakan sentimen SARA, politik aliran dan politik identitas.

"Luka dan trauma yang ditimbulkan oleh ketegangan dan tarik menarik itu masih terasa. Rakyat masih terbelah, meskipun elite cepat saja bersatu," ungkap dia.

Zulkifli Hasan pun menggambarkan siapa yang dimaksud elite bersatu, tak lain dan tak bukan adalah calon presiden dan calon wakil presiden yang berkontestasi kala itu, Jokowi-Ma'ruf Amin, dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Diketahui, Prabowo Subianto yang merupakan lawan politik Jokowi saat itu, kini masuk dalam kabinet dan menjadi Menteri Pertahanan.

Sementara pasangan Prabowo saat itu, Sandiaga Uno juga masuk menyusul Prabowo dalam kabinet sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf).

Tak ingin politik aliran dan politik identitas terus-terusan hadir di Indonesia, Zulhas pun menilai wacana koalisi partai Islam sebagai hal yang kontraproduktif.

"Saya menilai wacana ini justru kontraproduktif dengan upaya kita melakukan rekonsiliasi nasional, memperkuat dan memperkokoh persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa dan negara," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuka sinyal akan membentuk koalisi partai untuk Pemilu 2024.

Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsy mengatakan, dua partai ini membuka peluang membentuk koalisi dengan partai yang memperjuangkan kepentingan umat.

"Itu ide bagus, jadi PKS prinsipnya partai yang visinya rahmatan lil alamin. Kami akan menyambut siapapun yang akan bergabung dengan kami dan kami akan menyatukan kerja sama besar dengan partai lain. Peluang membentuk koalisi sangat mungkin karena waktu masih panjang," kata Aboe Bakar saat jumpa pers di Kantor DPP PKS, Rabu (14/4/2021) seperti dikutip Antara.

Senada dengan Aboe Bakar, Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi menilai, peluang membentuk koalisi merupakan salah satu poin penting membangun demokrasi yang lebih baik.

Oleh karena itu, menurutnya PPP akan sangat terbuka untuk berkoalisi dengan partai lain demi kepentingan umat.

https://nasional.kompas.com/read/2021/04/16/11595531/pan-nilai-wacana-koalisi-partai-islam-perkuat-politik-aliran-harus-dihindari

Terkini Lainnya

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke