Pimpinan DPR Minta Kemenaker Pastikan Perusahaan Bayar THR Karyawan H-7 Sebelum Lebaran

Hal itu juga sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"Kemenaker dan Pemerintah Daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan atau Disnaker untuk memastikan perusahaan membayar THR kepada pekerja atau buruh tepat waktu dan sesuai peraturan yang ditetapkan" Kata Azis Syamsuddin dalam keterangan tertulis, Selasa (13/4/2021).

Politikus Golkar itu juga mendorong para pengusaha memiliki komitmen untuk membayarkan secara penuh dan tepat waktu THR bagi seluruh pekerjanya.

Menurut Azis, roda perekonomian di masa pandemi Covid-19 juga sudah mulai bergerak dan kegiatan perekonomian masyarakat sudah mulai membaik.

Ia juga meminta Kemenaker dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) untuk mengawasi pembayaran THR yang dilakukan perusahaan.

Bagi perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR kepada karyawannya diminta untuk membuat dialog dan kesepakatan dengan para karyawan.

"Pengusaha yang tidak mampu membayar THR melakukan dialog dengan para pekerja dengan membuat kesepakatan secara tertulis mengenai waktu pembayaran dengan syarat pembayaran dilakukan sebelum hari raya lebaran tahun berikutnya" ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah secara resmi menetapkan pembayaran THR keagamaan tahun 2021 dibayarkan secara penuh dan tidak boleh dicicil.

Hal tersebut dijabaran melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan M/6/HK.04/IV/2021 mewajibkan para pengusaha untuk melakukannya.

Pemerintah pun berencana membentuk Satuan Tugas Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 sesuai aturan yang berlaku.

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengatakan, satgas tersebut dibentuk untuk mengawasi para pengusaha dalam memberikan THR kepada karyawannya.

"Kementerian akan membuat Satgas Pelaksanaan THR 2021 di pusat dan bisa diikuti daerah agar pemberian THR efektif," kata Ida Fauziah dalam konferensi pers virtualnya, dikutip dari Kompas TV, Selasa (13/4/2021).

Ida mengatakan, satgas tersebut dibentuk sebagai bagian dari peran pemerintah dalam mendorong dan melaksanakan kebijakan-kebijakan pemberian THR bagi para pekerja.

Oleh karena itu, ia berharap seluruh daerah memastikan agar para pengusaha di wilayahnya membayarkan THR kepada para pekerja.

"Kami mohon kerja sama daerah pastikan pengusaha bayar THR ke buruh sesuai perundangan," kata Ida.