Bahas Urgensi RUU Perampasan Aset, Kepala PPATK Ungkap Karakteristik Kejahatan Ekonomi

Dian pun menilai peran Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana sebagai suatu hal yang mendesak.

"Kejahatan ekonomi ini selalu disertai dengan financial engineering dan legal engineering, rekayasa keuangan dan rekayasa hukum," kata Dian dalam diskusi virtual bertajuk 'Urgensi Undang-undang Perampasan Aset Negara untuk Menyongkong Agenda Pemberantasan Korupsi', Jumat (9/4/2021).

Menurut Dian, kedua karakteristik tersebut menambah faktor kesulitan dalam proses mencari pelaku kejahatan ekonomi.

Hal ini membuat pihak aparat penegak hukum memerlukan waktu lebih lama untuk menangkap pelaku.

"Sehingga kita perlu waktu yang cukup untuk bisa mengejar-ngejar ini. Mungkin sudah ditransfer ke mana, mungkin sudah jadi aset mana, transfer kan bukan cuma domestik ini," ujarnya.

Karenanya, Dian menilai perlu ada aturan khusus dalam mempercepat proses penangkapan pelaku kejahatan ekonomi.

"Ini perlu penanganan yang lebih cepat," ujarnya.

Dian juga mengatakan, RUU Perampasan Aset Tindak Pidana dapat juga dipakai untuk menindak semua kejahatan ekonomi, bukan hanya untuk menindak kejahatan korupsi.

Beberapa kejahatan yang dimaksudnya di antaranya korupsi, narkoba, penipuan, kejahatan perbankan, kejahatan dalam pasar modal, hingga penebangan hutan ilegal.

"RUU ini akan bisa dipakai untuk juga menindak semua jenis kejahatan ekonomi tadi. Tidak hanya korupsi," tegasnya.

Sebelumnya diketahui, RUU Perampasan Aset masih belum masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun ini.

Sejumlah pihak juga mendorong agar RUU tersebut segera dituntaskan menjadi undang-undang, termasuk Indonesia Corruption Watch (ICW).

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai RUU Perampasan Aset penting untuk masuk prolegnas.

Berdasarkan data ICW, terdapat gap yang besar antara kerugian negara akibat korupsi dengan jumlah vonis pidana tambahan berupa uang pengganti. Pada semester pertama 2020, kerugian negara mencapai Rp 39 triliun, sedangkan vonis uang pengganti hanya Rp 2,9 triliun.