Larangan Mudik, Titik Penyekatan Ditambah 2 Kali Lipat, dari 150 Jadi 330

Adita juga mengatakan, petugas tidak hanya berjaga di jalan tol dan jalan alternatif, tetapi penjagaan akan sampai ke jalan-jalan kecil atau jalan tikus.

"Titik penyekatan bertambah dibandingkan tahun lalu sampai 2 kali lipat, kalau tahun lalu sekitar 150 titik, sekarang kita jadikan lebih dari 330 titik," kata Adita dalam diskusi secara virtual, Jumat (9/4/2021).

Adita mengatakan, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri sudah menyampaikan kepada Kemenhub akan menindak tegas apabila terjadi pelanggaran hukum.

Misalnya, ada kendaraan pribadi ditemukan membawa penumpang umum.

"Belum lagi travel-travel gelap yang memang kasus tahun kemarin itu tahun lalu banyak terjadi. Ini jadi pembelajaran bagi kami dan Korlantas," ujarnya.

Lebih lanjut, Adita mengatakan, sosialisasi dan edukasi akan terus dilakukan agar tidak ada warga yang nekat mudik di tengah pandemi.

"Termasuk tentang konsekuensi yang akan diterima masyarakat yang bersikeras mudik, apalagi ada aturan karantina sudah ditetapkan Surat Edaran Satgas," pungkasnya.

Adapun, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menetapkan larangan operasi bagi semua moda transportasi untuk kegiatan mudik Idul Fitri yang berlaku mulai 6 hingga 17 Mei 2021.

Larangan ini merujuk pada ditetapkannya kebijakan peniadaan mudik pada Idul Fitri 2021 dan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri Dalam Rangka Pencegahan Covid-19.

Larangan ini juga mengatur mengenai pengecualian bagi transportasi yang melakukan perjalanan dan ketentuan bagi wilayah algomerasi atau kawasan perkotaan.

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiadi mengatakan, larangan operasi semua moda transportasi meliputi kendaraan bermotor umum dengan jenis mobil bus dan juga mobil penumpang.

Selanjutnya, kendaraan bermotor perseorangan dengan jenis mobil penumpang, mobil bus, sepeda motor, serta kapal angkutan, sungai, danau, dan penyeberangan.

Sedangkan untuk pengecualian bagi masyarakat yang boleh melakukan perjalanan yaitu mereka yang bekerja atau dalam perjalanan dinas bagi ASN, pegawai BUMN, pegawai BUMD, Polri, dan TNI.

"Dan pegawai swasta yang dilengkapi surat tugas dengan tanda tangan basah dan cap basah dari pimpinannya," kata Budi.