Salin Artikel

Ada Embargo Vaksin, Pimpinan Komisi IX: Masyarakat Harus Makin Taat Prokes

Dia meminta masyarakat harus semakin ketat menerapkan protokol kesehatan. Terlebih fasilitas umum seperti sekolah hingga bioskop sudah mulai kembali dibuka.

"Dengan adanya informasi seperti ini, masyarakat harus semakin taat dan ketat dalam menerapkan protokol kesehatan," kata Charles kepada wartawan, Selasa (6/4/2021).

Politikus PDI Perjuangan (PDI-P) itu mengatakan embargo vaksin Covid-19 terjadi akibat adanya gelombang ketiga atau third wave di negara produsen vaksin Covid-19.

Karenanya, embargo Covid-19 atau terkendalanya pasokan vaksin Covid-19 ke Indonesia merupakan hal yang tidak bisa terhindarkan.

Charles pun mengajak semua pihak untuk belajar dari negara-negara produsen vaksin yang mengalami gelombang ketiga Covid-19. Ia mengingatkan agar semua pihak taat menerapkan protokol kesehatan.

"Third Wave yang sedang dialami negara-negara produsen vaksin sekarang ini bisa menjadi pelajaran penting buat kita agar selalu taat dan ketat dalam menerapkan protokol kesehatan," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan laju vaksinasi Covid-19 ke depannya tidak akan secepat sebelumnya karena suplai vaksin Covid-19 untuk Indonesia berkurang untuk saat ini.

"Laju vaksinasinya mohon maaf, agak kita atur kembali, sehingga kenaikannya (penambahan orang yang divaksin) tidak secepat sebelumnya," ujar Budi dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (5/4/2021).

"Karena memang vaksinnya yang berkurang suplainya," kata dia.

Menurut Budi, saat ini sejumlah negara di Eropa, Asia, hingga Amerika bagian selatan sedang mengalami lonjakan ketiga kasus aktif Covid-19 atau third wave. Budi mencontohkan, India, Filipina, Brasil, dan Papua Nugini.

Dia juga mengatakan Indonesia sedianya memiliki stok vaksin Covid-19 sebanyak 15 juta dosis pada Maret.

Pada April pun stok vaksin yang akan dikirimkan berjumlah sama, sehingga menurut rencana awal, ada 30 juta dosis vaksin yang akan dikirim ke Indonesia pada dua bulan ini.

Namun, karena embargo vaksin, Indonesia hanya mendapat 20 juta dosis vaksin.

"Yang tadinya teredia pada Maret-April itu total 30 juta dosis, kita hanya mendapat 20 juta dosis atau dua pertiganya," ucap Budi.

Namun, pemerintah sampai saat ini masih berupaya terus melobi kepada para produsen vaksin Covid-19. Ia berharap suplai vaksin untuk Indonesia kembali normal pada Mei 2021.

https://nasional.kompas.com/read/2021/04/06/11080881/ada-embargo-vaksin-pimpinan-komisi-ix-masyarakat-harus-makin-taat-prokes

Terkini Lainnya

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke