Salin Artikel

Fraksi PKS di DPR Potong Gaji untuk Bantu Korban Banjir di NTT dan NTB

Jazuli mengatakan musibah tersebut perlu mendapat perhatian khusus karena telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa dengan jumlah yang cukup besar dan dampaknya yang meluas.

"Fraksi PKS kembali terpanggil untuk membantu saudara-saudara kita di Flores Timur NTT dan Bima NTB. Atas nama pimpinan dan anggota Fraksi PKS kami mengucapkan keprihatinan dan belasungkawa yang dalam atas musibah ini. Semoga segera teratasi dengan baik," kata Jazuli dalam keterangan tertulis, Senin (5/4/2021).

Jazuli pun mengajak seluruh pihak untuk menunjukkan kepedulian dengan mengirim bantuan demi meringankan beban para korban bencana di NTT dan NTB.

"Pertolongan dan bantuan kita atas nama kemanusiaan tanpa melihat ras, suku, dan agama," ujar dia.

Ia menambahkan, pihaknya berkomitmen untuk terus menggalang solidaritas dalam bentuk bantuan di setiap musibah yang terjadi di Indonesia.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah wilayah di NTT diterjang bencana banjir akibat cuaca ekstrem.

Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menurut update data pada Senin (5/4/2021) pukul 05.00 WIB, tercatat korban meninggal dunia akibat bencana ini sebanyak 44 orang.

Selain itu, bencana membuat sebanyak 256 jiwa mengungsi di Balai Desa Nelemawangi dan sejumlah warga lain mengungsi di Balai Desa Nelelamadike, Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur, NTT.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Dr. Raditya Jati mengatakan, selain korban meninggal dan warga yang mengungsi, sebanyak 24 orang masih dilaporkan hilang.

Bencana banjir juga terjadi di Kabupaten Bima, NTB. Hingga Minggu (4/4/2021), Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bima mencatat ada dua orang yang tewas akibat bencana tersbeut.

https://nasional.kompas.com/read/2021/04/05/13360371/fraksi-pks-di-dpr-potong-gaji-untuk-bantu-korban-banjir-di-ntt-dan-ntb

Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke