Salin Artikel

Polisi Sebut Belum Ada Kaitan Terduga Teroris Jakarta-Bekasi dengan Jaringan Makassar

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan untuk mendalami hal tersebut.

"Sampai dengan detik ini belum ada hubungannya antara ledakan bunuh diri di Katedral Makassar dengan yang kemarin kami amankan empat orang," kata Yusri dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa (30/3/2021).

Menurut Yusri masih terlalu dini untuk melihat kaitan antara dua kelompok tersebut.

"Masih sangat pagi untuk kita sampaikan. Termasuk apa sasarannya? Apa motivasinya? kelompok apa? Yang Jakarta ini baru kemarin siang kita tangkap. Jadi masih pagi, masih dini," tuturnya.

Yusri mengungkapkan, terduga teroris lain pada jaringan di Jakarta dan Bekasi kemungkinan bertambah.

Namun, kemungkinan jaringan tersebut termasuk dari kelompok teroris Jamaah Ansharut Daulah (JAD), belum ditemukan.

"Termasuk ada tersangka lain, ya, kemungkinan ada. Karena kan mereka ini berkelompik. Tapi jaringan JAD belum," kata dia.

Sebagai informasi penangkapan empat terduga teroris dilakukan Detasemen Khusus 88 Antiteror di sejumlah wilayah di Jakarta, Kabupaten Bekasi dan Tangerang Selatan, pada Senin (29/3/2021).

Menurut keterangan Yusri, terduga teroris ZA ditangkap di Kabupaten Bekasi, HH di kawasan Condet Jakarta Timur, BS diamankan di Mall ITC Mangga Dua, Jakarta Utara dan BS di Ciputat Timur, Tangerang Selatan.

Dari penangkapan ZA dan HH, polisi mengamankan 12 bom aktif dan bahan peledak lain.

Jika dikalkulasikan bahan-bahan tersebut dapat digunakan untuk membuat 100 bom lebih.

https://nasional.kompas.com/read/2021/03/31/11422681/polisi-sebut-belum-ada-kaitan-terduga-teroris-jakarta-bekasi-dengan-jaringan

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke