Salin Artikel

Kenapa Terorisme Kembali Terjadi?

TERORISME kembali terjadi. Kali ini, teror itu berwujud aksi bom bunuh diri. Sepasang suami istri meledakkan diri di area gereja katedral Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (28/3/2021).

Tindakan biadab ini dilakukan saat jemaat baru saja selesai melaksanakan Misa Minggu Palma. Sekitar 20 orang mengalami luka ringan hingga berat, termasuk petugas gereja dan jemaat akibat bom bunuh diri ini.

Peristiwa ini menambah panjang daftar tindakan terorisme di negeri ini. Mengutip data yang dirilis Public Virtue Research Institute, ada sembilan kasus ledakan bom yang terjadi sejak 2000.

Mulai dari Bom Bali I (2002), Bom JW Marriot (2003), Bom Bali II (2005), Bom Ritz Carlton (2009), Bom Masjid Az-Dzikra Cirebon (2011), Bom Sarinah (2016), Bom Mapolresta Solo (2016), Bom Kampung Melayu (2017), dan Bom Surabaya dan Sidoarjo (2018). Selain sembilan kasus dia atas, juga ada bom Konsulat Jenderal Filipina di Indonesia, Menteng, Jakarta, pada 1 Agustus 2000, bom Bursa Efek Jakarta 13 September 2000 dan bom malam Natal, 24 Desember 2000.

Selain teror bom, dalam beberapa tahun terakhir juga terjadi penyerangan. Misalnya, penyerangan terhadap rombongan polisi di Karanganyar, Cemoro Kandang, Jawa Tengah, yang disebut dilakukan oleh residivis kasus teror.

Pembantaian oleh kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora, yang menewaskan empat orang warga Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah dan penyerangan terhadap Wiranto saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.

Menyoal program deradikalisasi

Bom bunuh diri di Makassar ini membuktikan jika terorisme masih ada dan nyata di depan mata. Insiden ini juga menunjukkan program deradikalisasi yang dilakukan pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan sejumlah kementerian belum sesuai harapan.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2019, deradikalisasi adalah proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi.

Sejumlah pengamat terorisme menilai, program deradikalisasi yang dilakukan pemerintah tidak ada landasan teoritiknya sehingga tidak terukur dan hasilnya tak optimal.

Selain itu, belum ada instrumen yang bisa mengukur tingkat radikalisme seseorang, baik mantan narapidana kasus terorisme maupun orang-orang yang rentan terpapar. Padahal, mantan teroris rentan kembali terpapar paham radikal dan terlibat terorisme.

Kasus Rullie Rian Zeke dan Ulfah Handayani Saleh bisa menjadi contoh. Pasangan suami istri ini menjadi pelaku bom bunuh diri di Katedral Our Lady of Mount Carmel, Pulau Jolo, Filipina Selatan. Padahal mereka sudah menjalani program deradikalisasi di Indonesia.

Regulasi dan anggaran

Teror di Makassar ini juga disorot banyak kalangan karena terjadi saat pemerintah dan DPR sudah mengesahkan Undang Undang Terorisme.

Padahal dalam beleid ini, penegak hukum diberi wewenang lebih terkait upaya pencegahan tindak pidana terorisme.

Kritik juga dilayangkan karena anggaran untuk penanggulangan terorisme cukup besar. Tahun ini BNPT mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 304,7 miliar untuk pagu indikatif tahun 2021. Padahal sebelumnya BNPT telah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 515,9 miliar untuk 2021.

Kerja-kerja intelijen juga tak luput dari kritik. Bom bunuh diri di Makassar menunjukkan intelijen kebobolan. Padahal, pemerintah sudah menggelontorkan anggaran yang besar guna memaksimalkan kerja-kerja intelijen, khususnya Badan Intelijen Negara (BIN).

Sejak era Presiden Jokowi, anggaran BIN naik setiap tahun. Bahkan kenaikannya sempat mencapai 305 persen.

Pada 2020 anggaran BIN meningkat menjadi Rp 7,42 triliun dari sebelumnya Rp 5,35 triliun pada 2019. Dan tahun ini, anggaran badan telik sandi ini juga kembali naik menjadi Rp 9,2 triliun.

Mengapa terorisme kembali terjadi? Apa benar ini bentuk kegagalan intelijen dan program deradikalisasi pemerintah?

Saksikan pembahasannya dalam talkshow Satu Meja The Forum, Rabu (31/3/2021), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 20.00 WIB.

https://nasional.kompas.com/read/2021/03/31/10331541/kenapa-terorisme-kembali-terjadi

Terkini Lainnya

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 MiliarĀ 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 MiliarĀ 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke