Mendagri Minta Pemda Beri Diskresi Soal Penerapan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) memberikan diskresi terkait dengan kebijakan penerapan pembelajaran tatap muka secara terbatas pada Juli 2021 mendatang.

Tito mengatakan, pihaknya menyambut dan mendukung penuh langkah-langkah yang harus dilakukan sesuai surat keputusan bersama (SKB) 4 menteri di bawah supervisi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).

"Saya mengharapkan rekan-rekan pemerintah daerah dapat melakukan diskresi untuk melihat sekolah mana, zona mana yang dapat diterapkan pembelajaran secara langsung juga memberikan guidence yang jelas," kata Tito di acara Pengumuman Keputusan Bersama 4 Menteri tentang Panduang Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, Selasa (30/3/2021).

Tito mengatakan, kerja sama dengan Dinas Kesehatan serta Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 pun harus diperkuat untuk memastikan bahwa protokol kesehatan yang benar diterapkan dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka tersebut.

Selain itu, kata dia, mekanisme pengawasan yang dilakukan perlu melibatkan berbagai pihak.

"(Pengawasan) tanpa bermaksud untuk menakuti anak-anak, para peserta didik, tapi memberikan lebih banyak cara-cara yang simpatik, edukatif kepada mereka agar bisa menyadari pentingnya protokol kesehatan," kata Tito.

"Bukan hanya sekedar untuk membatasi tapi justru untuk melindungi mereka agar tidak tertular dan tidak menularkan kepada orang lain," lanjut dia.

Tito juga menyebutkan, perlu ada langkah-langkah lain yang dilakukan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka tersebut.

Langkah tersebut adalah evaluasi yang dilakukan secara reguler.

Evaluasi tersebut, kata Tito, dilakukan secara bertingkat yakni di daerah tingkat 2, tingkat 1, dan secara nasional.

"Begitu dibuka yang satu, diawasi diberikan guidence sehingga kita bisa melihat apakah kebijakan dapat dilanjutkan? Daerah-daerah mana saja yang boleh, mungkin bisa dipisahkan dan yang bisa melaksanakannya dengan baik otomatis didukung untuk memperluas tatap muka," jelas Tito.

Namun, kata dia, apabila ada daerah yang dianggap tidak sukses melaksanakan pembalajaran tatap muka karena terjadi klaster penularan, maka harus dihentikan terlebih dahulu.

Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki hal tersebut. Apabila sudah aman, maka dapat diterapkan kembali dan dievaluasi kembali nantinya.

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan bahwa institusi pendidikan dan sekolah bisa melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas pada tahun ajaran baru mendatang, yang dimulai Juli 2021.

Kebijakan ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

"Pada ajaran baru di bulan Juli 2021 diharapkan seluruh satuan pendidikan dapat menyediakan layanan pembelajaran tatap muka secara terbatas," ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam konferesi pers, Selasa (30/3/2021).

Adapun, SKB ini ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri.

Muhadjir menjelaskan, aktivitas pembelajaran tatap muka secara terbatas ini akan dilakukan setelah pemerintah menyelesaikan vaksinasi terhadap pendidik dan tenaga pendidikan.