Salin Artikel

Ridwan Kamil Ingin Bangun Kota Metropolitan di Jabar, Jokowi Setujui Penyusunan Perpresnya

Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam konferensi pers virtual usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan sejumlah menteri lainnya pada Senin (29/3/2021).

Adanya perpres tersebut sebagai tindak lanjut atas potensi perekonomian dari kawasan Regional Metropolitan Rebana di Jawa Barat.

"Kami sudah menghitung Regional Metropolitan Rebana ini akan menyumbangkan 1 persen pada perekonomian Indonesia pada 10 tahun ke depan," kata Emil-sapaan akrab Ridwan Kamil- dalam tayangan konferensi pers di YouTube Sekretariat Presiden.

"Oleh karena itu, Bapak Presiden setuju kita follow up lewat Perpres Percepatan Pembangunan Jawa Barat untuk menjadi dasar hukum," lanjutnya.

Selain menyusun dasar hukum, nantinya pemerintah pusat juga akan melakukan intervensi infrastruktur di kawasan itu.

Menurut laman resmi Humas Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Regional Metropolitan Rebana ini meliputi tujuh kabupaten/kota, yakni Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon.

Di dalam kawasan Regional Metropolitan Rebana itu terdapat Bandara Kertajati yang berada di Kabupaten Majalengka.

Kemudian, ada pula kawasan Patimban di Kabupaten Subang.

Menurut Emil, kawasan patimban identik dengan kota maritim.

Sementara itu, Bandara Kertajati akan dikembangkan menuju konsep Aero City.

"Akan hadir 13 kota industri baru. Dan satu dari 13-nya itu adalah Patimban dengan kota maritimnya. Kemudian juga ada Bandara Kertajati dengan konsep Aero City-nya," tambah Emil.

https://nasional.kompas.com/read/2021/03/29/17225141/ridwan-kamil-ingin-bangun-kota-metropolitan-di-jabar-jokowi-setujui

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke