Salin Artikel

Disinggung Masuk Partai Emas, Max Sopacua: Coba Cek ke Kemenkumham

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Max Sopacua berdebat dengan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Renanda Bachtar dalam acara Kompas TV, Kamis (25/3/2021).

Renanda mempertanyakan posisi Max Sopacua dalam berpolitik, apakah berada di Partai Emas atau Partai Demokrat versi KLB.

Max lantas membantah posisinya di Partai Emas dan meminta Renanda mengecek kebenarannya ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

"Pak Renanda ini jangan-jangan tidak pernah membaca. Kok dia menyinggung saya dengan Partai Emas. Dan dia menanyakan kepada saya, mana surat keluarnya dari Partai Emas? Bukalah itu di Kemenkumham sana, apakah ada yang namanya Partai Emas?" ucap Max dalam acara Kompas Petang, Kamis.

Menurut Max, hingga kini Partai Emas baru sampai pada tahap gagasan dan berkumpul untuk membuat sebuah partai. Ia tidak terima namanya disangkutpautkan dengan Partai Emas.

"Dibilang bahwa saya ada di Partai Emas. Silakan cek ke Kemenkumham. Apakah ada partai yang namanya Partai Emas itu? Itu baru persiapan, belum ada itu Partai Emas," ucap Max.

Sebelumnya, dalam kesempatan yang sama, Renanda menyinggung Max merupakan anggota Partai Emas.

Oleh karena itu, Renanda mempertanyakan legal standing Max saat ini apakah masih berada di Partai Emas atau sudah masuk ke Partai Demokrat versi KLB.

"Jadi Pak Max ini sebenarnya masih apa, pejabat tinggi di Partai Emas, atau sudah masuk Demokrat versi KLB. Karena harus jelas dulu legal standing-nya. Karena belum pernah dengar juga Pak Max ini dari partai mana," kata Renanda.

Adapun pertanyaan tersebut disampaikan Renanda sebelum menjawab tudingan Max soal keterlibatan Partai Demokrat dalam korupsi proyek Hambalang.

Kubu KLB menyelenggarakan konferensi pers di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis (25/3/2021) siang.

Saat konferensi pers tersebut, Max Sopacua meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas kasus korupsi Hambalang.

Sebab, ia menilai hingga kini masih ada nama-nama yang terlibat dalam kasus itu, tetapi belum tersentuh oleh hukum.

"Dari tempat ini kami serukan kepada lembaga hukum dalam hal ini KPK untuk menindaklanjuti apa yang belum dilanjutkan," kata Max dalam konferensi pers di Hambalang, Bogor, Kamis (25/3/2021), dikutip dari tayangan Kompas TV.

Max Sopacua sempat diberitakan bergabung dengan Partai Esa Masyarakat Sejahtera (Partai Emas).

Max diketahui keluar dari Partai Demokrat dan bergabung dengan Partai Emas pada Jumat (11/12/2020).

"Saya ingin mengatakan saya secara resmi meninggalkan Partai Demokrat dan menjadi bagian dari Partai Emas pimpinan Bu Hasnaeni,” ujar Max di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Emas di kawasan Kemang, Jakarta pada Jumat (11/12/2020) sore.

https://nasional.kompas.com/read/2021/03/26/13032321/disinggung-masuk-partai-emas-max-sopacua-coba-cek-ke-kemenkumham

Terkini Lainnya

Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Nasional
Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke