Cara PPP Jaga Soliditas: Lambang Kabah Harus Lebih Besar ketimbang Foto Ketua Umum

Salah satu hal sederhana yang dipilih Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk terus menjaga soliditas partainya adalah dengan menerapkan ketentuan bahwa dalam setiap pertemuan partai, foto ketua umum atau sekretaris jenderal tidak boleh lebih besar dari lambang partai itu sendiri.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua PPP Arsul Sani dalam diskusi virtual yang diadakan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bertajuk Merawat Solidaritas Partai, Kamis (25/3/2021).

"Kami mulai dari hal-hal sederhana saja. Sekarang dalam acara-acara di PPP, itu enggak boleh gambar ketum atau sekjen lebih besar, yang besar harus lambang PPP. Semua acara dari jajaran pusat sampai daerah seperti itu," jelas Arsul.

Arsul mengatakan, hal itu merupakan implementasi kesepakatan yang dilakukan dalam Muktamar IX PPP, Desember 2020.

Menurut Anggota Komisi III DPR tersebut, kesepakatan yang terjadi adalah ketum tidak boleh menjadi personifikasi PPP.

"Yang menjadi personifikasi PPP ya lambang Kabah-nya. Jadi tidak boleh ketum merasa besar dan penting sendirian, dan kemudian lambang Kabah nya ditaruh, dikebelakangkan atau dikesampingkan," jelas dia.

Hal ini dilakukan PPP karena belajar dari permasalahan soliditas di masa lalu.

Arsul menyebut bahwa di tahun 2014 perpecahan antarkader partai terjadi antara Ketum PPP saat itu, Suryadharma Ali memutuskan mendukung Prabowo Subianto, sedangkan elite politik lain seperti Muhammad Romahurmuziy atau Romi, mendukung Joko Widodo dalam kontestasi pemilihan presiden.

Perpecahan itu, sambung Arsul, membawa dampak yang serius, bahkan mengancam eksistensi PPP itu sendiri.

"Perpecahan itu bukan saja mengganggu, tapi hampir meruntuhkan soliditas partai secara keseluruhan," katanya.

Belajar dari permaalahan itu, Arsul menjelaskan, saat ini konsolidasi perlu dilakukan dengan hal-hal sederhana.

Sebab, PPP tidak ingin jatuh pada permasalahan yang sama, yang ia ibaratkan meninggalkan bekas luka baik untuk kader di pusat hingga daerah.

"Jadi politik-politik untuk mengakomodasi orang dan kepentingannya itu ditekan saat ini," imbuhnya.