Salin Artikel

Jubir Wapres: Soal Sekolah Tatap Muka Belum Diputuskan

Sebab, pemerintah sedang mengejar target 70 persen kekebalan kelompok (herd immunity) melalui program vaksinasi Covid-19 secara nasional.

"Untuk mencapai itu (herd immunity) tidak gampang. (Vaksinasi) 180 juta setahun itu butuh effort luar biasa. Jangan dimentahkan dengan mudik atau sekolah tatap muka yang bisa jadi klaster baru, maka sampai saat ini pemerintah belum putuskan boleh atau tidak," kata Masduki, Rabu (25/3/2021).

Menurut Masduki, sekolah atau pembelajaran tatap muka akan bagus dilakukan apabila situasi dan kondisinya juga baik.

Sebab, saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Begitu pun dengan vaksinasi Covid-19 yang tidak menjamin seseorang kebal terhadap virus corona.

"Jadi bagaimana tingkat kehati-hatian harus dijaga dengan sangat baik agar kita tidak percuma untuk mencapai target-target herd immunity," kata dia.

Masduki mengatakan, persoalan-persoalan tersebut akan dibicarakan dalam rapat terbatas antara presiden, wakil presiden, dan sejumlah menteri.

Pembahasan juga melibatkan tim yang bertugas untuk melihat kemungkinan-kemungkinan dan evaluasi apakah sekolah tatap muka bisa dilakukan atau tidak.

"Memang itu akan bagus untuk menciptakan suasana segar di sistem pendidikan kita, tetapi tidak bisa semua tatap muka karena kalau dilaksanakan tatap muka dengan tingkat kondisi yang umumnya (Covid-19) masih tinggi, tidak bisa," ucap Masduki.

Saat ini, sejumlah daerah akan mencoba memulai pembelajaran tatap muka.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memastikan bahwa sekolah tatap muka dilaksanakan tergantung kebijakan pemerintah daerah.

Mulai Januari 2021, sekolah tatap muka sudah diperbolehkan digelar secara terbatas.

"Bagi orangtua yang tidak menginginkan anaknya tatap muka itu keputusan mereka untuk anaknya masih di rumah, ujung-ujungnya keputusan itu ada di orang tua. Tapi saat guru sudah divaksinasi, sekolah wajib memberikan opsi tatap muka terbatas," ujar Nadiem.

Hal tersebut mengacu pada ketentuan pembelajaran tatap muka, yakni daerah yang termasuk zona hijau dan kuning Covid-19 sudah diperbolehkan untuk melaksanakannya.

Namun, hingga saat ini di zona hijau hanya 56 persen yang melaksanakan pembelajaran tatap muka dan pada zona kuning baru 28 persen yang melakukan kegiatan belajar mengajar secara langsung.

Untuk itu, pembukaan sekolah tergantung pada keputusan pemda masing-masing.

Meski demikian, adanya program vaksinasi pihaknya berupaya agar pembelajaran tatap muka di sekolah bisa dipercepat.

https://nasional.kompas.com/read/2021/03/25/09414151/jubir-wapres-soal-sekolah-tatap-muka-belum-diputuskan

Terkini Lainnya

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke