Salin Artikel

Soal Polemik All England, Wakil Ketua DPR Minta Pemerintah Lakukan Komunikasi Diplomatik dengan Inggris

KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Sufmi Dasco Ahmad meminta Pemerintah Indonesia untuk melakukan komunikasi diplomatik dengan Inggris, serta pihak penyelenggara  ajang All England 2021.

Adapun Pemerintah Indonesia yang dimaksud adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu).

“Saya minta pemerintah mengambil langkah-langkah tepat agar polemik yang terjadi di ajang tersebut tidak berlarut-larut, serta tidak berdampak negatif terhadap citra bulutangkis internasional,” ujar Sufmi, dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Jumat (19/3/2021).

Seperti diketahui, tim bulu tangkis Indonesia dipaksa mundur dari pertandingan All England 2021.

Dilansir dari Kompas.com, Kamis (18/03/2021), otoritas kesehatan Inggris mengatakan ada penumpang yang dinyatakan positif Covid-19 dalam penerbangan yang sama dengan tim Indonesia.

Sesuai dengan regulasi Pemerintah Inggris, seluruh tim yang berada pada satu pesawat tersebut diharuskan menjalani isolasi selama 10 hari hingga Selasa (23/3/2021) di Crowne Plaza Birmingham City Centre.

Pengumuman ditarik mundurnya tim dari Indonesia juga disampaikan Federasi Bulutangkis Dunia (BWF) melalui postingan di Instagram.

Merespon postingan BWF, Sufmi mengaku, menghormati kebijakan dari pemerintah Inggris dalam penanganan Covid-19 di negara tersebut.

“Namun demikian, kami juga sangat menyayangkan terhadap badan BWF serta panitia penyelenggara yang seolah tidak cermat dan tidak siap dalam melaksanakan All England 2021 di tengah pandemi Covid-19,” ucapnya.

Menurut Sufmi, pihak penyelenggara harus mempunyai solusi alternatif atas berbagai kemungkinan yang terjadi dalam event turnamen bulutangkis tersebut.

“Termasuk solusi terhadap tim nasional (timnas) Indonesia. Pasalnya, mereka sudah jauh hari melakukan vaksin Covid-19 dan test swab yang menunjukan hasil negatif,” imbuhnya.

Respon pemerintah Indonesia

Menanggapi polemik pemaksaan walk out (WO) tim Indonesia dari All England 2021, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali menilai BWF selaku penanggung jawab turnamen bersikap tidak adil.

Hal ini karena pemain tunggal putri Turki, Neslihan Yigit, tetap berkiprah di All England walau satu pesawat dengan kontingen Indonesia.

Adapun pemain tersebut yaitu pemain tunggal putri, Neslihan Yigit. Ia tetap bermain pada babak pertama sekaligus lolos ke fase selanjutnya usai mengalahkan wakil Perancis, Marie Batomene.

"Kalau benar berita soal pemain lain yang satu pesawat dengan tim kami, tetapi tetap diperbolehkan main, maka ini tidak adil," kata Zainudin, seperti dilansir dari Kompas.com, Kamis.

Untuk menangani masalah tersebut, Menpora pun telah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di London dan PBSI.

Zainudin menjelaskan, KBRI secara khusus akan berupaya untuk mengintervensi pemerintah dan otoritas kesehatan Inggris (NHS), serta BWF demi memperjelas apa yang sebenarnya terjadi.

Ia berharap, hasil koordinasi dapat menjadi jawaban publik bahwa tim Indonesia mundur bukan karena dicurangi.

"Jangan sampai ada spekulasi yang muncul karena Indonesia begitu diperhitungkan dalam cabang olahraga (cabor) bulutangkis. Kemudian ada cara-cara tidak fair yang telah dilakukan kepada tim kami," ujar Zainudin.

"Saya harap ini benar-benar soal aturan di sana dan harusnya panitia sudah mempelajari. Sehingga meski ada karantina, hal itu tidak merugikan negara-negara peserta," sambungnya.

Sebagai informasi, pada pertemuan KBRI dengan pihak-pihak terkait di ajang All England 2021, Kamis (18/3/2021) bertujuan untuk membuat tim Indonesia tetap tampil di turnamen tersebut.

https://nasional.kompas.com/read/2021/03/19/12442941/soal-polemik-all-england-wakil-ketua-dpr-minta-pemerintah-lakukan-komunikasi

Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke