Mudik hingga Rencana Pembukaan Pariwisata Bali, Kabar Baik yang Bikin Waswas

Mulai dari tidak ada larangan mudik Lebaran 2021 yang diwakili oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, hingga Presiden Joko Widodo yang berharap pariwisata Bali segera dibuka karena ada vaksinasi Covid-19.

Sementara itu, angka penambahan kasus Covid-19 harian di Indonesia memang terus menurun. Namun, bukan berarti sudah tidak terjadi penambahan kasus.

Oleh karena itu, ada sejumlah pihak mulai dari epidemiolog hingga Dewan Perwakilan Daerah yang mewanti-wanti pemerintah, terutama soal mudik Lebaran yang diizinkan.

Pemerintah tak larang mudik Lebaran 2021

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan pemerintah tidak akan melarang masyarakat untuk mudik Lebaran 2021.

Lebaran tahun ini diprediksi masih dalam suasana pandemi.

Kepastian itu ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Selasa (16/3/2021), yang membahas sejumlah hal, salah satunya kesiapan transportasi untuk arus mudik dan arus balik Lebaran 2021.

"Hal pertama yang bisa kami kemukakan terkait mudik 2021. Pada prinsipnya, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak melarang (mudik)," kata Budi dalam rapat kerja yang dipantau secara daring.

Lanjutnya, pemerintah tak melarang mudik karena akan ada mekanisme protokol kesehatan ketat yang disusun bersama Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19.

Salah satunya adalah Kemenhub dan Satgas Covid-19 akan berkoordinasi dalam hal tracing kepada masyarakat yang bepergian.

"Kementerian Perhubungan sebagai koordinator nasional angkutan Lebaran berharap penuh agar kegiatan mudik berjalan dengan baik," ujarnya.

Secara terpisah, Satgas Covid-19 menyatakan kebijakan mudik Lebaran 2021 masih dalam tahap pembahasan.

"Sejauh ini dengan kebijakan mudik Lebaran masih dalam tahap pembahasan oleh kementerian dan lembaga terkait," ujar Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito dalam keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Selasa (16/3/2021), yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Wiku mengatakan, pemerintah masih membahas kebijakan terkait mudik lantaran tradisi tersebut berdampak pada meningkatnya mobilitas masyarakat dari satu daerah ke daerah lainnya. Hal itu dikhawatirkan akan memicu lonjakan kasus Covid-19 usai mudik.

Harapan Jokowi untuk pariwisata Bali

Sementara itu, Presiden Joko Widodo berharap vaksinasi Covid-19 di Provinsi Bali dapat difokuskan ke tiga wilayah yang telah berzona hijau yakni Ubud, Sanur, dan Nusa Dua.

Ia mengatakan hal tersebut saat meninjau vaksinasi Covid-19 di Gianyar, Bali, Selasa.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan, penetapan ketiga wilayah sebagai zona hijau bertujuan untuk memulihkan sektor pariwisata Bali.

Jokowi berharap, pariwisata di kawasan zona hijau dapat segera dibuka dan para wisatawan merasa aman dan nyaman tanpa khawatir tertular Covid-19.

"Kita harapkan ini menjadi kawasan hijau, zona hijau, yang nantinya bisa kita buka penuh untuk turis," ujar Jokowi.

"Kita harapkan dengan kita fokus di tiga zona ini kebangkitan sektor pariwisata di Provinsi Bali akan dimulai dan akan kita evaluasi setiap minggu bagaimana perkembangan yang ada di kawasan-kawasan ini dan pada umumnya di Provinsi Bali," sambung dia.

Sinyal buka perekonomian dari pariwisata Bali

Tak hanya itu, Jokowi juga berharap vaksinasi Covid-19 segera pulihkan sektor pariwisata di Bali.

Ia berharap, vaksinasi massal yang diperuntukkan bagi para pelaku industri pariwisata, pimpinan umat beragama, perwakilan budayawan, perwakilan pemuda, hingga masyarakat setempat itu mampu membuka satu per satu perekonomian khususnya sektor pariwisata.

"Apabila nanti sudah kelihatan penyebaran Covid-nya landai, menurun, kemudian hilang, dengan tahapan-tahapan yang nanti didesain baik dari provinsi, kabupaten, dan kota maupun nanti dari pusat, kita akan memulai satu per satu pembukaan di ekonomi khususnya sektor pariwisata di provinsi Bali agar kembali pada posisi normal," kata Jokowi.

Kendati demikian, Jokowi tak menampik bahwa saat ini masih dibutuhkan sejumlah tahapan untuk mencapai situasi normal.

Selain vaksinasi, protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 juga tetap harus diterapkan.

Oleh karena itu, ia mengingatkan masyarakat meski vaksinasi sudah dimulai, harus tetap mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

"Kita harapkan semuanya tetap masih pada posisi waspada," ujarnya.

Pemerintah diminta perketat akses pintu masuk

Atas sinyal kebijakan itu, muncul tanggapan dari sejumlah pihak.

Salah satunya datang dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin yang meminta semua akses pintu masuk perbatasan wilayah dijaga ketat dengan protokol kesehatan.

"Jadi pemerintah harus menyiapkan posko-posko di seluruh bandara, pelabuhan, serta jalan-jalan di titik masuk arus mudik," kata Sultan dalam keterangan tertulis, Selasa.

Lanjutnya, di posko-posko tersebut juga harus ada alat tes untuk pencegahan dan sarana evakuasi ke rumah sakit daerah yang khusus menangani Covid-19.

Sebab, menurutnya musim mudik kali ini bukan kemacetanlah yang menjadi tantangan, tetapi bagaimana menjaga agar laju pertumbuhan Covid-19 tetap bisa ditekan di tengah hiruk pikuk keramaian hari raya.

"Ya, pemerintah harus bekerja keras dan ekstra prima. Tantangan lebaran kali ini bukan hanya kemacetan arus mudik. Pertanyaannya, apakah pemerintah sudah mempersiapkan teknis secara detail untuk persoalan ini," tuturnya.

Prediksi lonjakan kasus

Selain meminta pemerintah perketat perbatasan wilayah, Sultan juga mengingatkan pemerintah akan adanya lonjakan kasus Covid-19 ketika mudik Lebaran diizinkan.

Namun, ia mengatakan bahwa prediksi tersebut bisa terjadi apabila pemerintah tak mempersiapkan teknis yang matang untuk Mudik Lebaran 2021.

"Hanya saja, selain sukacita menyambut keputusan itu, ada juga kecemasan terhadap lonjakan kasus infeksi Covid-19 yang saya rasakan," ucap Sultan.

Ia juga mengingatkan kembali soal angka kasus positif dan kasus meninggal dunia akibat Covid-19 yang terus bertambah.

Oleh karena itu, Sultan meminta pemerintah tetap mempersiapkan secara matang pelaksanaan mudik Lebaran 2021 dengan didukung sarana prasarana kesehatan memadai di seluruh daerah.

Hal senada soal lonjakan kasus juga diungkapkan ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono.

Ia tak mempermasalahkan jika pemerintah tidak memberlakukan larangan mudik Lebaran 2021. Hanya saja, pemerintah harus menerima konsekuensi jika nantinya terjadi kenaikan kasus Covid-19.

"Jadi, menurut saya, kalau mau nambah kasusnya boleh saja dibuka (dibolehkan mudik) kalau mau nambah (kasus Covid-19)," kata Miko kepada Kompas.com, Selasa (16/3/2021).

Ia mengungkapkan, dalam jangka waktu hingga Mei 2021, Indonesia memang akan kedatangan jutaan vaksin.

Kendati demikian, Miko tak meyakini jumlah orang yang divaksin akan memenuhi syarat untuk membantu menekan penularan.

"Dampak terbesar itu kalau 100 juta orang akan ada dampaknya," ujarnya.

Jika tidak bisa mencapai 100 juta orang yang divaksinasi, kata Miko, pemerintah bisa mengupayakan melakukan vaksinasi pada 50 juta orang untuk tidak melarang mudik.

Meski begitu, Miko berpendapat, sebenarnya jumlah tersebut masih tidak aman untuk mengurangi penularan Covid-19 di masyarakat.

Angka kasus Covid-19

Sementara itu, hingga Selasa (16/3/2021), pemerintah melalui Satgas Penanganan Covid-19 masih melaporkan penambahan kasus Covid-19 di Indonesia.

Berdasarkan data Satgas, hingga Selasa pukul 12.00 WIB terdapat penambahan 5.414 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Penambahan itu menyebabkan total kasus Covid-19 di Indonesia saat ini mencapai 1.430.458 orang, terhitung sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020.

Data yang sama menunjukkan bahwa ada penambahan pasien sembuh akibat Covid-19. Dalam sehari, jumlahnya bertambah 7.716 orang.

Dengan demikian, jumlah pasien Covid-19 yang sembuh di Indonesia hingga saat ini mencapai 1.257.663 orang.

Namun, jumlah pasien yang meninggal setelah terpapar Covid-19 juga terus bertambah.

Pada periode 15-16 Maret 2021, ada 180 pasien Covid-19 yang tutup usia. Sehingga, angka kematian akibat Covid-19 mencapai 38.753 orang sejak awal pandemi.