Minimalisir Permasalahan Teknis, DPR Minta Pemerintah Optimalkan Data Vaksinasi Covid-19

KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Charles Honoris meminta pemerintah mengoptimalkan satu data vaksinasi Covid-19 guna meminimalisir permasalahan teknis di lapangan.

"Pemerintah harus memastikan kehalalan vaksin bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebelum digunakan dalam proses vaksinasi ” ujarnya dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Selasa (16/3/2021).

Selain itu, lanjut Charles, meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi (KEI) program vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat juga harus diutamakan. Hal ini termasuk penjelasan tentang kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI).

Pernyataan tersebut ia ungkapkan saat rapat kerja (raker) Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker ) Ida Fauziah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021).

Selain para menteri, turut hadir Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Direktur Utama (Dirut) Bio Farma, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Selain mengoptimalkan data vaksinasi, Charles meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama BPOM dan PT Bio Farma untuk mengakselerasi program vaksinasi Covid-19. Hal ini penting agar Indonesia segera mencapai herd immunity (sistem kekebalan kelompok).

“Ketersediaan vaksin Covid-19 harus benar-benar dipastikan dengan jenisnya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor HK. 01.07/Menkes/12758/2020,” ucapnya.

Tak hanya itu, Charles mendesak Kemenkes untuk melibatkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), dan BPOM dalam menyusun roadmap dan kebijakan teknis vaksinasi gotong royong.

"Kami minta Kemenkes untuk melibatkan Kementerian BUMN, Kemnaker, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Kadin, Apindo serta instansi terkait lainnya dalam pendataan pekerja dan keluarganya,” imbuhnya.

Melalui kerja sama kementerian dan instansi terkait, Charles berharap, pemerintah dapat memastikan pelaksanaan vaksin gotong royong diberikan tepat sasaran dan tanpa dikenakan biaya.

Terakhir, legislator Fraksi PDI-Perjuangan itu mendesak Kemenkes RI segera menyelesaikan pembayaran insentif tenaga kerja dan tenaga nonkesehatan.

Utamanya para tenaga kerja yang terlibat dalam penanganan Covid-19 bagi pusat dan daerah, serta menyelesaikan permasalahan klaim rumah sakit (RS).

Sebelumnya, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan, vaksinasi Covid-19 Gotong Royong akan diberikan secara gratis kepada semua karyawan dan karyawati di sejumlah perusahaan swasta.

“Prinsipnya tidak dipungut biaya ke masyarakat. Sasaran penerimanya adalah karyawan dan karyawati dari semua perusahaan yang ada di Indonesia,” katanya.

Lebih Lanjut, Budi memaparkan, pendataan jumlah karyawan dan karyawati yang akan menerima vaksin Covid-19 harus menggunakan database yang sama sehingga tidak terjadi duplikasi penyuntikan.

“Kemudian pascavaksinasi dan pengawas KIPI harus mengikuti prosedur yang ada di Kemenkes,” ujarnya.