PPP Sasar Suara Generasi Z untuk Menangkan Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa mengungkapkan, partainya tengah fokus menyasar suara generasi Z dan milenial dalam Pemilu 2024.

Sebab, menurutnya, suara dari kedua kelompok usia tersebut terhitung besar pada pemilu mendatang.

"Pemilih di Pemilu 2024 sekitar 60 persen adalah generasi muda yang terdiri dari generasi Z sebanyak 60 persen, dan generasi milenial. Gen Z itu baru pertama kali ikut dalam Pemilu dan generasi milenial yang kedua kali ikut pemilu," kata Suharso saat menyampaikan pidato pembukaan rapat pimpinan nasional (rapimnas) PPP, Jumat (12/3/2021).

Suharso menuturkan, guna mewujudkan kemenangan di Pemilu 2024, PPP telah membentuk 10 departemen internal partai. 

Ia mengungkapkan, 10 departemen ini diisi oleh anak-anak muda berusia 25 tahun. Suharso mencontohkan salah satu departemen yakni Departemen Gen Z Kreatif dan Departemen Karya Milenial.

Masing-masing departemen tersebut, kata dia, memiliki 'duta besar' dengan syarat 5G.

"Mereka nanti akan punya para duta besar. Duta besar-duta besar ini memenuhi kriteria 5G yaitu pertama, good looking, gaul, gen Z. Dia bisa saja menjadi Youtuber dan seterusnya. Kemudian adalah google student. Kemudian yang paling penting itu genah-nya itu, artinya benarnya," jelas Suharso.

Selain Departemen Gen Z Kreatif dan Departemen Karya Milenial, ada Departemen Pengentasan Dhuafa, Departemen Merdeka Belajar, Departemen Promosi Daerah, Departemen Olah Raga, Departemen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan Departemen Indonesia Sehat.

"Nah inilah organisasi perang kami untuk memenangkan Pemilu 2024. Kenapa ini kami lakukan karena sebagaimana pernah saya sampaikan. Pemilih tahun 2024 itu sekitar hampir 60 persen adalah generasi muda," terang dia.

Pembukaan Rapimnas PPP ini dihadiri oleh Ketua Majelis Kehormatan PPP Zarkasih Nur, anggota Majelis Kehormatan PPP Djan Faridz, Ketua Majelis Syariah Mustofa Aqil Siroj, dan Ketua Majelis Pakar Prijono Tjiptoherijanto.

Adapun rapimnas ini digelar usai Kementerian Hukum dan HAM resmi menerbitkan Surat Keputusan (SK) terkait kepengurusan baru PPP.

"SK Kemenkumham ini merupakan salah satu syarat administrasi yang harus dimiliki kepengurusan partai untuk menjalankan kegiatan organisasi," ucap Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP Idy Muzayyad dalam keterangannya, Rabu (10/3/2021) seperti dikutip Antara.