Salin Artikel

Laut China Selatan Memanas, TNI Pegang Teguh Politik Bebas Aktif

"Terkait dengan kebijakan posisi kita karena kita menganut bebas aktif, maka kita tidak ikut mereka. Kalau dulu misalkan ada non-blok, kalau yang jelas sekarang kita memiliki kebijakan negara kita sendiri," ujar Riad di Mabes TNI, Rabu (10/3/2021).

Karena prinsip inilah, kata Riad, TNI tidak mengambil sikap memihak terhadap AS maupun China.

Menurutnya, TNI selama ini telah membina hubungan baik dengan semua pihak yang berkepentingan di Laut China Selatan.

"Kita tidak mengikut kemana-mana, karena kita berhubungan baik dengan semuanya. Baik dengan NATO kita punya hubungan baik," kata Riad.

Riad menjelaskan, pertemanan baik TNI dengan semua pihak dapat terlihat dari keberadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dimiliki TNI.

Sejumlah alutsista yang ada berasal dari AS hingga Rusia.

"Sebagai contoh kecil hasil diplomasi kita dengan negara lain terkait dengan vaksin, ini saya hubungi dengan vaksin karena ada hubungannya dengan diplomasi juga, kita ada vaksin dari AstraZeneca (asal Inggris), ada Sinovac (China)," kata Riad.

Namun demikian, Riad menegaskan, TNI tetap menunjukkan eksistensi dengan melakukan penjagaan kedaulatan negara di Laut Natuna Utara yang berdekatan dengan Laut China Selatan.

Dinamika di Laut China Selatan antara AS dan China belakangan ini mengalami eskalasi cukup tinggi.

Bahkan, AS melalui Kementerian Luar Negeri sempat memperingatkan China agar tak unjuk kekuatan di Laut China Selatan.

Washington mengaku sangat menyoroti aturan baru, di mana para penjaga pantai "Negeri Panda" bisa menodongkan senjata ke kapal asing yang dianggap melanggar kedaulatan.

https://nasional.kompas.com/read/2021/03/10/17104191/laut-china-selatan-memanas-tni-pegang-teguh-politik-bebas-aktif

Terkini Lainnya

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke