Wapres: Menyinergikan dengan Hukum Positif Indonesia Jadi Tantangan Pengembangan Ekonomi Syariah

Menurut Ma'ruf, ekonomi dan keuangan syariah juga membutuhkan berbagai elemen ekosistem pendukung.

Pasalnya, ekonomi dan keuangan syariah merupakan salah satu pilar ekonomi nasional yang telah menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia.

"Tantangan kita adalah bagaimana pelaksanaan konsep syariah ini dapat beririsan dengan hukum positif lain yang telah ada sebelumnya agar menjadi sinergi yang positif," kata Ma'ruf di acara webinar bertajuk "Branding Ekonomi Syariah Indonesia" yang digelar Universitas Padjadjaran (Unpad) secara daring, Rabu (10/3/2021).

Ma'ruf mengatakan, dinamika dari transaksi ekonomi dan keuangan syariah selalu berkembang sehingga menjadi tantangan bagaimana memasukkan itu menjadi bagian dari hukum positif yang mengikat itu.

Oleh karena itu, kata dia, para ahli hukum termasuk notaris akan sangat diperlukan untuk mencari solusi terkait hal tersebut.

"Para ahli hukum dan notaris diharapkan dapat mengambil peran selain dalam mengedukasi pelaku ekonomi terkait penerapan prinsip-prinsip hukum dalam ekonomi dan keuangan syariah," kata dia.

Termasuk juga, kata dia, dalam memformalkan perikatan hukum untuk kepentingan transaksi atau investasi ekonomi dan keuangan syariah.

Sebab, kata dia, industri keuangan syariah yang berkembang dengan cepat membutuhkan ahli hukum dan notaris yang kompeten.

Utamanya dalam membuat akta syariah dan pengikatan jaminannya.

Industri keuangan syariah juga sangat membutuhkan ahli hukum dan notaris yang memahami dengan fasih konsep-konsep keuangan syariah dan penerapannya.

Terlebih lagi, kata dia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan rekomendasi agar para notaris memiliki kompetensi dalam pembuatan perjanjian-perjanjian syariah.

"Dengan semakin banyaknya para ahli hukum dan notaris yang menguasai ilmu dan konsep ekonomi dan keuangan syariah, maka perkembangannya di Indonesia akan semakin pesat," ucap dia.