Salin Artikel

Diperpanjang 14 Hari, Ini yang Harus Diketahui soal PPKM Mikro Jilid 3

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro kembali diperpanjang. Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang kebijakan ini selama 14 hari ke depan.

PPKM mikro jilid ketiga dimulai pada Selasa (9/3/2021) dan diharapkan mampu menekan laju penularan virus corona.

"Kebijakan-kebijakan dalam perpanjangan dan perluasan PPKM mikro ini dilanjutkan untuk dua minggu ke depan, yaitu tanggal 9 sampai 22 Maret 2021," kata Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) sekaligus Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers daring, Senin (8/3/2021).

Selain diperpanjang, PPKM mikro jilid 3 diperluas cakupannya.

PPKM mikro kini tidak hanya berlaku di tujuh provinsi di Pulau Jawa dan Bali (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DI Yogyakarta, dan Bali), 

Pemerintah memperluas PPKM skala mikro ke tiga provinsi, yakni Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara.

Airlangga mengatakan, cakupan PPKM mikro diperluas karena adanya kenaikan kasus Covid-19 yang cukup signifikan.

Adapun daerah yang menerapkan PPKM mikro setidaknya memenuhi satu dari empat parameter yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2021.

Keempat parameter tersebut yakni tingkat kasus aktif di atas rata-rata nasional, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata nasional, tingkat kematian di atas rata-rata nasional, dan tingkat keterisian tempat tidur (bed occupancy rate/BOR) untuk ruang ICU dan isolasi rumah sakit rujukan Covid-19 di atas 70 persen.

Aturan pembatasan

Airlangga menerangkan, pembatasan kegiatan dalam PPKM mikro jilid 3 hampir sama dengan PPKM mikro periode sebelumnya.

Misalnya, perkantoran menerapkan 50 persen work from home (WFH), kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan secara daring, pusat perbelanjaan atau mal beroperasi sampai pukul 21.00 dengan protokol kesehatan.

Lalu, di restoran diperbolehkan makan di tempat (dine in) dengan kapasitas maksimal 50 persen dan layanan pesan antar diperbolehkan.

Kemudian, tempat ibadah maksimal 50 persen dengan protokol kesehatan, kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan protokol kesehatan, dan sektor esensial beroperasi 100 persen juga dengan protokol kesehatan.

Bedanya, di PPKM mikro jilid 3, fasilitas umum diizinkan untuk dibuka dengan kapasitas maksimal 50 persen dan patuh pada peraturan daerah.

"Pada prinsipnya ini adalah fasilitas umum yang berbasis komunitas," kata Airlangga.

Selama PPKM mikro, lanjut Airlangga, daerah akan memperkuat pelaksanaan 3T yakni testing, tracing, dan treatment.

Tracing atau penelusuran dilakukan secara intensif di desa/kelurahan dengan bantuan Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang telah dididik sebagai tracer oleh Kementerian Kesehatan.

Adapun treatment dapat berupa isolasi mandiri, isolasi terpusat, ataupun perawatan yang dikoordinasikan oleh pos penanganan Covid-19 tingkat desa/kelurahan.

"PPKM mikro juga dibarengi dengan pemberian bantuan yaitu bantuan beras 20 kilogram per rumah yang di isolasi mandiri selama 14 hari dan bantuan masker kain sesuai dengan standar," terang Airlangga.

Pemerintah juga akan mengeluarkan pelarangan kegiatan berpergian ke luar daerah bagi pegawai ASN, TNI, Polri, BUMN, dan BUMD selama masa libur Isra Mi'raj dan Hari Raya Nyepi, yakni 10 sampai 14 Maret 2021.

Sementara itu, pegawai swasta diimbau untuk tidak melakukan kegiatan atau perjalanan ke luar daerah.

Untuk menindaklanjuti keputusan ini, para kepala daerah akan menerbitkan aturan di wilayah masing-masing.

"Dan ini beberapa daerah termasuk daerah yang baru, yaitu Kalimantan Timur sudah mengeluarkan Instruksi Gubernur Kaltim Nomor 2 tahun 2021, Sumatera Utara (menerbitkan) Instruksi Gubernur Nomor 7 Tahun 2021," kata Airlangga.

Tekan kasus aktif

Menurut Airlangga, kasus aktif Covid-19 di Indonesia berhasil ditekan selama PPKM skala mikro diterapkan.

Selain itu, tingkat keterisian tempat tidur dan angka kesembuhan pasien virus corona juga mengalami perbaikan.

"Secara keseluruhan PPKM berhasil menekan laju penambahan kasus aktif dan tadi indikatornya baik itu bor, tingkat kesembuhan, dan kematian baik di tingkat nasional maupun tujuh provinsi pelaksana PPKM mikro," katanya.

Airlangga menerangkan, kasus aktif Covid-19 secara nasional per 21 Februari 2021 mencapai 157.088 kasus atau 12,29 persen.

Angka itu berhasil ditekan hingga 5,95 persen menjadi 147.740 kasus atau 10,71 persen per 7 Maret 2021.

Dari tujuh provinsi yang menerapkan PPKM mikro, kata Airlangga, enam di antaranya berhasil menurunkan kasus aktif Covid-19. Keenamnya yakni DKI Jakarta, Banten, Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Jawa Barat menjadi satu-satunya daerah yang menerapkan PPKM mikro tetapi tak mengalami penurunan kasus aktif.

Selain itu, tingkat keterisian tempat tidur atau BOR di ruang isolasi atau ICU rumah sakit rujukan Covid-19 di tujuh provinsi pelaksana PPKM mikro tidak ada yang melebihi 70 persen.

Sebanyak tiga provinsi memiliki BOR antara 50-69,9 persen yakni Banten, DKI dan Jawa Barat. Sedangkan empat provinsi memiliki BOR di bawah 50 persen yaitu Bali, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Terkait angka kesembuhan, lanjut Airlangga, berhasil ditingkatkan di lima provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Adapun angka kesembuhan pasien Covid-19 secara nasional mencapai 85,59 persen. Angka ini sedikit lebih tinggi daripada rata-rata kesembuhan dunia yang berada di angka 79,14 persen.

"Sedangkan tingkat kematian masih sedikit di atas global yaitu 2,70 persen, global adalah 2,22 persen," kata Airlangga.

Disiplin protokol kesehatan

Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, keberhasilan PPKM mikro sebenarnya sudah banyak.

Namun, angka kematian akibat Covid-19 masih tetap tinggi hingga saat ini.

"Keberhasilan kita sudah sangat banyak. Tinggal satu yang masih kurang, yakni angka kematian masih tinggi," ujar Doni dalam konferensi pers virtual pada Senin (8/3/2021).

"Dan tercatat juga beberapa provinsi menyumbang kasus kematian yang tinggi terutama dari Jawa Timur," lanjutnya.

Oleh karena itu, Doni mengajak masyarakat menegakkan disiplin protokol kesehatan dan kebersamaan dalam menjalani PPKM mikro.

Apabila masyarakat terus konsisten menjaga disiplin, keberhasilan PPKM mikro dapat lebih dioptimalkan.

"Setelah pemberlakuan PPKM mikro ini, sudah sangat positif sekali. Kasus aktif harian kita menurun, angka sembuh juga sangat banyak sekali," tutur Doni.

"Bed occupancy rate (BOR) di rumah sakit juga rata-rata sudah di bawah 50 persen. Ini adalah keberhasilan. Dan merupakan fakta yang tidak bisa dihindari," tambahnya.

https://nasional.kompas.com/read/2021/03/09/08045091/diperpanjang-14-hari-ini-yang-harus-diketahui-soal-ppkm-mikro-jilid-3

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kontras: Implementasi Slogan “Presisi” Polri Masih Belum Ditemukan di Lapangan

Kontras: Implementasi Slogan “Presisi” Polri Masih Belum Ditemukan di Lapangan

Nasional
Wapres Anggap Perbedaan Tanggal Idul Adha Hal Biasa, Masyarakat Sudah Dewasa

Wapres Anggap Perbedaan Tanggal Idul Adha Hal Biasa, Masyarakat Sudah Dewasa

Nasional
Komisi II DPR Pastikan Pemekaran Papua Bikin Anggaran Pemilu 2024 Bertambah

Komisi II DPR Pastikan Pemekaran Papua Bikin Anggaran Pemilu 2024 Bertambah

Nasional
Kunjungi Peternakan di Lombok yang Semua Sapinya Sembuh dari PMK, Wapres: Berkat Kegigihan Para Peternak

Kunjungi Peternakan di Lombok yang Semua Sapinya Sembuh dari PMK, Wapres: Berkat Kegigihan Para Peternak

Nasional
Kontras: 677 Kekerasan dari Polisi Terjadi dalam Setahun Terakhir

Kontras: 677 Kekerasan dari Polisi Terjadi dalam Setahun Terakhir

Nasional
Pemekaran Diprediksi Picu Konflik Sosial di Papua Tengah

Pemekaran Diprediksi Picu Konflik Sosial di Papua Tengah

Nasional
Setelah Jatuh, Wakil Ketua Banggar DPR Muhidin Dapat Cokelat dari Puan

Setelah Jatuh, Wakil Ketua Banggar DPR Muhidin Dapat Cokelat dari Puan

Nasional
Yandri Susanto Dilantik Jadi Wakil Ketua MPR Gantikan Zulkifli Hasan

Yandri Susanto Dilantik Jadi Wakil Ketua MPR Gantikan Zulkifli Hasan

Nasional
Sepuluh Jam Kunjungan Jokowi di Ukraina dan Misi Perdamaian...

Sepuluh Jam Kunjungan Jokowi di Ukraina dan Misi Perdamaian...

Nasional
Ada yang Berbeda dari Pakaian Zelensky Saat Bertemu Jokowi...

Ada yang Berbeda dari Pakaian Zelensky Saat Bertemu Jokowi...

Nasional
MAKI Laporkan Kasus Impor Bawang Putih ke KPK, Duga Kerugian Negara Rp 900 Miliar

MAKI Laporkan Kasus Impor Bawang Putih ke KPK, Duga Kerugian Negara Rp 900 Miliar

Nasional
Pengesahan 3 UU Provinsi Baru di Papua Saat UU Otsus Masih Diuji Dinilai Rawan Inkonstitusional

Pengesahan 3 UU Provinsi Baru di Papua Saat UU Otsus Masih Diuji Dinilai Rawan Inkonstitusional

Nasional
RUU KIA yang Atur Cuti Melahirkan 6 Bulan Disetujui Jadi Inisiatif DPR

RUU KIA yang Atur Cuti Melahirkan 6 Bulan Disetujui Jadi Inisiatif DPR

Nasional
Pengamat Sebut Indonesia Bisa Jadi 'Middle Men' di Konflik Rusia-Ukraina

Pengamat Sebut Indonesia Bisa Jadi "Middle Men" di Konflik Rusia-Ukraina

Nasional
Terbang ke Moskwa, Jokowi Upayakan Ada Titik Temu Antara Ukraina dan Rusia

Terbang ke Moskwa, Jokowi Upayakan Ada Titik Temu Antara Ukraina dan Rusia

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.