Kemenko Polhukam Dorong Percepatan Pembangunan Monumen Bela Negara di Sumbar

Dalam upaya percepatan itu, Kemenko Polhukam melalui Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, Janedjri M Gaffar menggelar rapat virtual membahas dasar hukum percepatan penyelesaian pembangunan monumen tersebut, Rabu (3/3/2021).

Rapat ini dihadiri perwakilan eselon I dari seluruh kementerian terkait, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota, Bupati Kabupaten Agam, perwakilan dari Kabupaten Solok Selatan hingga Kota Bukittinggi.

"Pak Menko Polhukam sungguh-sungguh berharap agar pembangunan monumen bela negara ini bisa berjalan dengan baik, karena itu peran kementerian dan lembaga terkait, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, menjadi sangat penting," ujar Gaffar dalam keterangan tertulis, Ravu (3/3/2021).

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah mengatakan, kelanjutan pembangunan monumen bela negara ini merupakan keinginan masyarakat Sumatera Barat sejak lama.

Masyarakat bahkan telah menghibahkan tanah 50 hektare untuk pembangunan ini sejak 2012.

Dengan merujuk periode, setidaknya sudah 9 tahun pembangunannya terhenti.

"Ini harapan kita semua dan karena itu kami menyambut baik kelanjutan pembangunan monumen bela negara ini. Dengan pertemuan hari ini yang dikoordinasikan oleh Kantor Menko Polhukam untuk membahas Inpres agar sungguh-sungguh terlaksana secara dengan melibatkan para kementerian dan lembaga terkait," kata Mahyeldi.

Mahyeldi juga menyatakan, pemerintah daerah dan masyarakat Sumatera Barat memiliki optimisme baru.

Apalagi, masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) adalah hal yang sangat monumental bagi masyarakat Sumbar.

Diketahui, pembangunan monumen ini terjadi di Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan luas lahan sekitar 50 hektare.

Selain itu juga, lokasi Tugu Bela Negara berada di tiga tempat, yakni Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Bukittinggi, dan Bidar Alam Kabupaten Solok Selatan.