Salin Artikel

Soal Kemungkinan PDI-P Usung Prabowo Sesuai Perjanjian Batu Tulis, Ini Kata Djarot

Berdasarkan perjanjian yang dibuat pada 2009 itu, Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI-P mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai presiden pada 2014.

Namun, isi perjanjian tersebut belum terjadi sampai saat ini karena akhirnya Megawati memilih Joko Widodo sebagai calon presiden.

Sementara itu, Menurut Djarot, PDI-P saat ini belum dapat menentukan siapa kandidat yang akan maju dalam menghadapi kontestasi Pilpres 2024. 

“Masalah itu (pernjanjian batu tulis) nanti kan bisa dikomunikasikan sesama partai politik. Memang tahun 2024 itu menentukan arah bangsa kita. Orangnya nanti siapa saja terserah,” kata Djarot pada program Sapa Indonesia Malam, Kompas TV, Selasa (23/2/2021).

Adapun Prabowo Subianto menjadi salah satu tokoh dengan elektabilitas tinggi berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Selain Prabowo Subianto, ada Gubernur Jawa Tengah sekaligus kader PDI-P Ganjar Pranowo yang elektabilitasnya tinggi. 

Ada pula nama mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Ketua DPR Puan Maharani yang juga kader PDI-P. 

Hasil tersebut, menurut Djarot, menunjukan bahwa PDI-P memiliki cukup banyak kader untuk kontestasi Pemilu 2024 nanti.

“Artinya apa, stok (kader) di PDI-P cukup banyak untuk berlaga (Pemilu 2024), tetapi kita masih fokus pada masalah bangsa saat ini,” kata Djarot.

Meski saat ini elektabilitas sejumlah kader PDI-P cukup tinggi, Djarot menyebut bahwa dalam waktu tiga tahun mendatang, belum tentu tokoh-tokoh yang muncul saat ini yang akan mengikuti kontestasi pilpres 2024.

"Karena pengalaman menunjukkan, di akhir-akhir mendekati tahun 2023 nanti, biasanya ada element-element of surprise, unsur kejutan itu muncul juga, biar dinamis, bekerja dinamis alamiah,” kata Djarot.

“Yang ingin ktia sampaikan adalah siapa pun nama itu, tidak kemudian orientasinya hanya 2024 saja, tetapi fokus pada pekerjaan yang diberikan masyarakat saat ini," ucap dia.


https://nasional.kompas.com/read/2021/02/24/13445801/soal-kemungkinan-pdi-p-usung-prabowo-sesuai-perjanjian-batu-tulis-ini-kata

Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke