Gerindra: Jangan Jadikan Banjir sebagai Bahan Politisasi dan Pencitraan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman meminta persoalan banjir di DKI Jakarta tidak dipolitisasi.

Hal itu ia sampaikan dalam menanggapi kritik Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Djarot menyebut kinerja Anies dalam mengatasi banjir belum terlihat dalam tiga tahun terakhir.

"Saya imbau kepada kita semua untuk tidak jadikan banjir sebagai bahan serangan politik. Sebaliknya pemimpin daerah juga tidak menjadikan penanganan banjir sebagai pencitraan politik," ujar Habiburokhman, saat dihubungi Kompas.com, Senin (22/2/2021).

Habiburokhman mengatakan, sikap saling serang dan pencitraan justru menunjukkan bahwa seorang pemimpin tidak berempati pada masyarakat yang menjadi korban banjir.

"Dua sikap tersebut adalah bentuk tidak adanya empati pada rakyat yang menjadi korban," tuturnya.

Ia meminta elite politik dan para pemimpin bersatu untuk mengatasi persoalan banjir di Jakarta.

"Lebih baik kita satukan semua sumber daya untuk saling bantu atasi banjir Jakarta, dan ringankan beban rakyat," pungkasnya.

Sebelumnya Djarot juga meminta semua pihak untuk membantu Anies dalam mengatasi banjir tahunan di Jakarta.

Ia juga menyebut bahwa seharusnya kepala daerah bekerja lebih keras untuk mengantisipasi perubahan iklim yang mengakibatkan cuaca ekstrem yang berpotensi banjir.

"Kalau kerjanya biasa-biasa aja ya susah" celetuk Djarot.

Djarot menyoroti penyebab banjir di Jakarta Selatan terjadi karena sodetan Kali Ciliwung ke Banjir Kanal Barat tidak diteruskan.

Padahal, menurut Mantan Gubernur DKI Jakarta itu, sodetan tersebut dapat menahan air dan menyelamatkan banyak orang.

"Karena filosofinya berbeda. Mungkin filosofinya lebih arif, air itu bisa ditahan saja biar lama supaya kita bisa dapat ikan di situ bikin kolamnya. Air ini kan seharusnya dialorkan ke laut," kata Djarot.