Salin Artikel

Gerindra: Jangan Jadikan Banjir sebagai Bahan Politisasi dan Pencitraan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman meminta persoalan banjir di DKI Jakarta tidak dipolitisasi.

Hal itu ia sampaikan dalam menanggapi kritik Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Djarot menyebut kinerja Anies dalam mengatasi banjir belum terlihat dalam tiga tahun terakhir.

"Saya imbau kepada kita semua untuk tidak jadikan banjir sebagai bahan serangan politik. Sebaliknya pemimpin daerah juga tidak menjadikan penanganan banjir sebagai pencitraan politik," ujar Habiburokhman, saat dihubungi Kompas.com, Senin (22/2/2021).

Habiburokhman mengatakan, sikap saling serang dan pencitraan justru menunjukkan bahwa seorang pemimpin tidak berempati pada masyarakat yang menjadi korban banjir.

"Dua sikap tersebut adalah bentuk tidak adanya empati pada rakyat yang menjadi korban," tuturnya.

Ia meminta elite politik dan para pemimpin bersatu untuk mengatasi persoalan banjir di Jakarta.

"Lebih baik kita satukan semua sumber daya untuk saling bantu atasi banjir Jakarta, dan ringankan beban rakyat," pungkasnya.

Sebelumnya Djarot juga meminta semua pihak untuk membantu Anies dalam mengatasi banjir tahunan di Jakarta.

Ia juga menyebut bahwa seharusnya kepala daerah bekerja lebih keras untuk mengantisipasi perubahan iklim yang mengakibatkan cuaca ekstrem yang berpotensi banjir.

"Kalau kerjanya biasa-biasa aja ya susah" celetuk Djarot.

Djarot menyoroti penyebab banjir di Jakarta Selatan terjadi karena sodetan Kali Ciliwung ke Banjir Kanal Barat tidak diteruskan.

Padahal, menurut Mantan Gubernur DKI Jakarta itu, sodetan tersebut dapat menahan air dan menyelamatkan banyak orang.

"Karena filosofinya berbeda. Mungkin filosofinya lebih arif, air itu bisa ditahan saja biar lama supaya kita bisa dapat ikan di situ bikin kolamnya. Air ini kan seharusnya dialorkan ke laut," kata Djarot.

https://nasional.kompas.com/read/2021/02/22/14565071/gerindra-jangan-jadikan-banjir-sebagai-bahan-politisasi-dan-pencitraan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: BOR RSDC Wisma Atlet 42,68 Persen, 3.404 Tempat Tidur yang Tersedia

Satgas: BOR RSDC Wisma Atlet 42,68 Persen, 3.404 Tempat Tidur yang Tersedia

Nasional
Nasdem Buka Posko Pengaduan Kekerasan Seksual di 34 Kantor DPW di Seluruh Indonesia

Nasdem Buka Posko Pengaduan Kekerasan Seksual di 34 Kantor DPW di Seluruh Indonesia

Nasional
BPOM Telah Setujui 5 Jenis Vaksin sebagai Booster

BPOM Telah Setujui 5 Jenis Vaksin sebagai Booster

Nasional
Kepala BNPB: Walaupun Baru Masuk Januari, Sudah Ada 190 Kejadian Bencana

Kepala BNPB: Walaupun Baru Masuk Januari, Sudah Ada 190 Kejadian Bencana

Nasional
Jokowi: Kasus Covid-19 Naik karena Omicron, Waspada tapi Jangan Panik

Jokowi: Kasus Covid-19 Naik karena Omicron, Waspada tapi Jangan Panik

Nasional
KPK Sita Rp 14,2 Miliar dari Perkara Suap, Gratifikasi dan TPPU Bupati Nonaktif HSU Abdul Wahid

KPK Sita Rp 14,2 Miliar dari Perkara Suap, Gratifikasi dan TPPU Bupati Nonaktif HSU Abdul Wahid

Nasional
Omicron Meluas, Jokowi Perintahkan Masyarakat Segera Vaksinasi Booster

Omicron Meluas, Jokowi Perintahkan Masyarakat Segera Vaksinasi Booster

Nasional
48 Kecamatan di Banten Terdampak Gempa 14 Januari, Sumur dan Cikeusik Terparah

48 Kecamatan di Banten Terdampak Gempa 14 Januari, Sumur dan Cikeusik Terparah

Nasional
Pemilik PT AMS Divonis 4 Tahun Penjara Kasus Korupsi Penutupan Asuransi di BP Migas-KKKS

Pemilik PT AMS Divonis 4 Tahun Penjara Kasus Korupsi Penutupan Asuransi di BP Migas-KKKS

Nasional
Covid-19 Naik Akibat Omicron, Jokowi Minta Masyarakat Kembali WFH

Covid-19 Naik Akibat Omicron, Jokowi Minta Masyarakat Kembali WFH

Nasional
Ketua Pansus: Kepala Otorita IKN Nusantara Harus Punya Visi soal Pemindahan Ibu Kota

Ketua Pansus: Kepala Otorita IKN Nusantara Harus Punya Visi soal Pemindahan Ibu Kota

Nasional
Satgas: 2.534 Pasien Covid-19 di RSDC Wisma Atlet, 47 Orang Omicron

Satgas: 2.534 Pasien Covid-19 di RSDC Wisma Atlet, 47 Orang Omicron

Nasional
Kematian Demokrasi dalam Cengkeraman Oligarki

Kematian Demokrasi dalam Cengkeraman Oligarki

Nasional
Soal Kepala Otorita IKN Nusantara, Kepala Bappenas: Tanya Presiden, Ada di Kantong Beliau

Soal Kepala Otorita IKN Nusantara, Kepala Bappenas: Tanya Presiden, Ada di Kantong Beliau

Nasional
Kemenkes:10 Negara Penyumbang Kasus Omicron di Indonesia

Kemenkes:10 Negara Penyumbang Kasus Omicron di Indonesia

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.