Komnas HAM Apresiasi Keterbukaan Panglima TNI Terkait Penguatan Hak Asasi Manusia

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mengapresiasi keterbukaan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang mau duduk bersama mendiskusikan penguatan dan perlindungan HAM.

Taufan menuturkan, setelah tiga tahun lebih memimpin Komnas HAM, baru kali ini pihak TNI mau terbuka dan bertemu Komnas HAM.

Terlebih, pertemuan berlangsung untuk membicarakan upaya TNI tidak melakukan pelanggaran HAM di masa mendatang.

"TNI termasuk institusi paling sulit. Saya sudah tiga tahun lebih mimpin Komnas HAM, baru dua bulan terakhir terutama setelah Pendeta Yeremia, pimpinan tertinggi dalam hal ini Panglima TNI mau duduk untuk kemudian mendiskusikan berbagai permasalahan (HAM) tersebut," ujar Taufan dalam diskusi virtual yang digelar YLBHI, Minggu (21/2/2021).

Taufan mengatakan, Panglima TNI menginginkan prajuritnya ketika menjalankan tugas tidak melakukan tindakan pelanggaran HAM.

Sebagai langkah konkritnya, kata Taufan, Panglima TNI telah memerintahkan pimpinan Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) TNI untuk menyusun kurikulum HAM secara bersama-sama.

Kurikulum ini nantinya akan diterapkan di lingkungan TNI sebagai upaya menghindari terjadinya pelanggaran HAM saat bertugas.

Di samping itu, Taufan mengakui tidak mudah untuk bisa menjalin kerja sama dengan TNI karena adanya sistem yang cukup kuat, baik dari yang masih aktif maupun yang sudah purnawirawan.

Menurut Taufan, para purnawirawan tersebut selama ini menginginkan supaya TNI menutup diri terhadap lembaga HAM, termasuk Komnas HAM.

"Menurut saya tidak hanya dari dalam, dari yang sedang aktif, tapi juga yang purnawirawan. Karena, ada belasan berkas pelanggaran HAM berat yang sekarang di tangan Komnas HAM dan sebagian dari berkas-berkas itu melibatkan para senior-senior," terang dia.

Sebelumnya, dalam Rapim TNI 2021 beberapa waktu, Panglima TNI mengajak para prajuritnya untuk bisa menghindari tindakan yang mengarah kepada perbuatan yang melanggar HAM.

"Dalam Rapim TNI-Polri maupun Rapim TNI, kami juga harus melihat untuk menghindari tindakan pelanggaran HAM, sebagaimana perintah Presiden Jokowi," ujar Panglima TNI dikutip dari Antara, Selasa (16/2/2021).

Menurut Panglima TNI, pelanggaran HAM hanya akan menjauhkan keberadaan TNI dari masyarakat. Sebaliknya, pelanggaran HAM juga bisa membuat musuh kian menguat.

Di hadapan para perwira tinggi (pati) TNI, Hadi mengingatkan supaya pemahaman HAM harus disosialisasikan hingga ke tingkat paling bawah.

"Dia (prajurit) boleh berbuat apa, dan apa yang harus dilakukan. Kami menghadapi permasalahan serius di lapangan," tegas mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) tersebut.