Salin Artikel

Prabowo: Seluruh Rakyat Pikul Tanggung Jawab Pertahanan dan Keamanan

Hal itu disampaikan Prabowo ketika memberikan pembekalan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI 2021 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (16/2/2021).

"Dua kali dalam satu konstitusi, dua kali para pendiri bangsa menegaskan sistem pertahanan kita, artinya sistem pertahanan kita adalah pertahanan-keamanan rakyat semesta, yang melibatkan seluruh rakyat ikut memikul tanggungjawab," ujar Prabowo dalam keterangan tertulis, Selasa (16/2/2021).

Adapun konstitusi yang dimaksud Prabowo adalah pembangunan postur kekuatan pertahanan negara yang tertuang di UUD 1945.

Pada Pasal 27 Ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan bahwa, "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara".

Kemudian dilanjutkan dengan Pasal 30 Ayat (1) dengan penegasan pernyataan, "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usha pertahanan dan keamanan negara".

Untuk itu, Prabowo menekankan untuk saling meningkatkan kerja sama yang erat dalam rangka tercapainya pembangunan postur kekuatan pertahanan negara.

Rapim TNI 2021 sendiri mengambil tema "TNI Kuat, Solid, Profesional, Dicintai Rakyat, Siap Mendukung Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi, serta Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa Demi Keutuhan NKRI", yang dilaksanakan melalui tatap muka dan video conference.

Menhan pada kesempatan tersebut didampingi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

Hadir pula pejabat Kementerian Pertahanan antara lain Wakil Menteri Pertahanan M Herindra, Sekjen Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto, Irjen Kemhan Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana, dan Rektor Unhan Laksdya TNI Amarulla Oktavian.

https://nasional.kompas.com/read/2021/02/16/19164271/prabowo-seluruh-rakyat-pikul-tanggung-jawab-pertahanan-dan-keamanan

Terkini Lainnya

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke