Salin Artikel

DPR Setujui 10 Anggota Dewas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR menyetujui lima nama calon anggota Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan dan lima nama calon anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan dalam rapat paripurna, Rabu (10/2/2021).

Hal tersebut diketahui setelah Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menyampaikan laporan hasil uji kelayakan (fit and proper test) calon anggota dewas kepada pimpinan DPR.

"Berdasarkan hasil uji kelayakan fit and proper test, serta mempertimbangkan masukan masyarakat, Komisi IX DPR RI memilih anggota Dewas BPJS Kesehatan dan anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan periode 2021-2026," kata Felly dalam rapat paripurna DPR Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021.

Adapun lima nama anggota Dewas BPJS Kesehatan terdiri atas Indra Yana, Siruaya Utamawan, Iftida Yasar, dan Inda Deryanne Hasman dari unsur pekerja. 

Selanjutnya, ada Ibnu Naser Arrohimi dari unsur tokoh masyarakat.

Sementara itu, lima anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan yaitu Yayat Syariful Hidayat dan Agung Nugroho dari unsur pekerja.

Lalu, ada Subchan Gatot dan Muhammad Aditya Warman dari unsur pemberi kerja. Serta, Muhammad Iman Nuril Hidayat Budi Pinuji dari unsur tokoh masyarakat.

Usai menyebutkan nama-nama tersebut, Felly menyerahkan keputusan persetujuan kepada pimpinan DPR.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menanyakan kepada para peserta rapat apakah menyetujui terkait hasil uji fit and proper test Komisi IX DPR terhadap calon anggota dewas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Apakah laporan Komisi IX DPR RI atas uji kelayakan terhadap calon anggota dewan pengawas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ini dapat disetujui?," tanya Dasco.

"Setuju," jawab para peserta rapat paripurna.

Kemudian, Dasco memperkenalkan calon anggota dewas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di hadapan para peserta rapat.

Selanjutnya, Dasco juga meminta calon-calon anggota dewas maju ke depan untuk foto bersama.

Sebagaimana diketahui, Komisi IX DPR pada Kamis (21/1/2021) sudah melaksanakan seleksi uji kelayakan dan kepatutan Calon Anggota Dewas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Adapun tahap berikutnya dilaksanakan wawancara pada 25-28 Januari 2021.

https://nasional.kompas.com/read/2021/02/10/16522471/dpr-setujui-10-anggota-dewas-bpjs-kesehatan-dan-bpjs-ketenagakerjaan

Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke