Salin Artikel

Kasus Covid-19 yang Masih Tinggi dan Kecepatan Vaksinasi Kita

Bahkan, hasil riset Bloomberg memperkirakan herd immunity di Indonesia baru tercapai dalam waktu 10 tahun.

Data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 melaporkan hingga Senin (8/2/2021), ada penambahan kasus baru positif Covid-19 sebanyak 8.242 kasus.

Dengan penambahan itu, total kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19 di Tanah Air mencapai 1.166.079 kasus.

Dalam data yang sama, sebanyak 8.242 kasus baru positif Covid-19 didapatkan dari pemeriksaan 38.661 spesimen dari 28.015 orang yang diambil sampelnya selama 7 hingga 8 Februari 2021.

Secara kumulatif, jumlah spesimen yang telah diperiksa yaitu 9.724.040 spesimen dari 6.473.598 orang yang diambil sampelnya.

Sementara itu, kasus baru positif Covid-19 tersebut tersebar di 32 provinsi. DKI menjadi provinsi dengan kasus tertinggi yaitu sebanyak 3.144 kasus baru.

Menyusul Jawa Barat sebanyak 1.500 kasus baru, Jawa Tengah sebanyak 826 kasus baru, Jawa Timur sebanyak 585 kasus baru dan Kalimantan Timur sebanyak 344 kasus baru.

Angka kesembuhan pasien Covid juga bertambah sebanyak 13.038 orang, sehingga total pasien sembuh kini 963.028 orang.

Sementara itu, angka kematian akibat terpapar Covid-19 masih terus bertambah 207 orang. Dengan demikian, pasien Covid-19 yang meninggal dunia menjadi 31.763 orang.

Data Vaksinasi

Dalam data yang sama, ada 814.585 tenaga kesehatan yang sudah divaksin, setelah ada penambahan 30.267 tenaga kesehatan yang disuntik vaksin Covid-19 dosis pertama.

Dari total tersebut, terdapat 171.270 tenaga kesehatan menerima vaksin Covid-19 dosis kedua. Angka tersebut bertambah sebanyak 32.139 selama 24 jam terakhir kemarin.

Sementara itu, tenaga kesehatan yang menjadi sasaran vaksinasi berjumlah 1.652.958 orang. Hal ini terjadi penambahan sasaran vaksinasi sebanyak 23.735 tenaga kesehatan jika dibandingkan data sebelumnya.

Prediksi Bloomberg 10 Tahun Lagi

Berdasarkan hasil riset Bloomberg, kecepatan vaksinasi Covid-19 di Tanah Air masih jauh dari negara-negara lain.

Bloomberg memprediksi, dengan tingkat vaksinasi saat ini, Indonesia baru bisa menjangkau 75 persen vaksinasi populasi dengan dua dosis vaksin dan mengakhiri pandemi sekitar 10 tahun lagi.

Indonesia tidak sendiri, dengan analisis yang serupa, India dan Rusia juga memiliki waktu estimasi sama, yakni menunggu hingga satu dekade lamanya.

Lantas, bagaimana tanggapan pemerintah, Satgas hingga Epidemiolog?

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai prediksi tersebut berlebihan.

"Suruh belajar sini dulu lah Bloomberg itu," kata Moeldoko dalam Webinar Jurnalisme Berkualitas' untuk memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2021, Minggu (7/2/2021), dilansir dari Tribunnews.com.

Moeldoko menegaskan, pemerintah sudah merencanakan vaksinasi Covid-19 rampung dalam 1,5 tahun.

Ia mengatakan, hingga saat ini pemerintah telah mengamankan ratusan juta dosis vaksin dari berbagai perusahaan vaksin dunia.

Selain itu, tengah dikembangkan vaksin buatan negeri yang diprediksi akan membantu mempercepat proses vaksinasi.

"Kalau vaksin merah putih sudah berproduksi tahun 2022 itu lebih cepat lagi," katanya.

Sementara itu, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes, Siti Nadia Tarmidzi menegaskan, vaksinasi Covid-19 di Indonesia tidak akan memakan waktu hingga 10 tahun.

Nadia mengatakan, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia tidak akan lebih dari dua tahun.

Pemerintah, kata dia, sudah memiliki road map dalam pelaksanaan vaksinasi yang sesuai target selesai pada Maret 2022.

"Bahkan kita akan selesai (vaksinasi) dalam waktu 12 bulan. Seluruh masyarakat tervaksinasi," ujar Nadia saat dihubungi Kompas.com, Minggu (7/2/2021).

Nadia mengatakan, target sasaran yang akan divaksin adalah berjumlah 181,5 juta jiwa. Selain itu, kecepatan vaksinasi Covid-19 di Indonesia berkisar 60.000 hingga 80.000 dalam satu hari.

"60-80 ribu orang divaksin dalam satu hari dan terus ditingkatkan," jelas Nadia.

Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, capaian yang sudah dilakukan pemerintah dalam penanganan Covid-19 sejauh ini akan dijadikan bahan evaluasi untuk mempercepat vaksinasi.

"Capain yang ada sampai saat ini terus menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk terus mengupayakan usaha yang lebih intensif, khususnya percepatan target vaksinasi Covid-19," ujar Wiku ketika dikonfirmasi Kompas.com, Senin (8/2/2021).

Vaksinasi tidak berdiri sendiri

Di samping itu, Ahli Epidemiologi dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan, hasil riset Bloomberg itu harus menjadi masukan agar pemerintah mempercepat program vaksinasi.

Akan tetapi, ia mengingatkan, vaksinasi tidak serta merta membentuk herd immunity atau kekebalan komunitas.

Sebab, setelah vaksinasi dilakukan, ada beberapa aspek yang akan diukur yaitu berapa lama vaksin mencegah transmisi virus dan antibodi yang ditimbulkan.

"Itu sebabnya vaksinasi ini tidak bisa berdiri sendiri, harus kita perkuat strategi public health nya 3T dan 5M nya itu dengan penguatan di strategi pengetatan PSBB apa pun yang disepakati," ujar Dicky saat dihubungi, Senin (8/2/2021).

Menurut Dicky, pemerintah harus memastikan ketersediaan vaksin untuk mendukung percepatan proses vaksinasi Covid-19.

Ia mengatakan, pemerintah tidak boleh bergantung pada satu jenis vaksin saja. Oleh karenanya, ia meminta proses pembuatan vaksin Merah Putih terus dilanjutkan.

"Vaksin merah putih itu tidak boleh kendor, kita akan perlu karena ini (Covid-19) bisa cukup lama, kita tidak bisa bergantung pada impor," ucapnya.

Lebih lanjut, Dicky memperkirakan, vaksinasi bisa rampung dan pandemi Covid-19 berakhir sekitar tiga sampai empat tahun.

"Dari saya sendiri sejak awal memperkirakan ya 3-4 tahun kita perlu waktu untuk menyelesaikan program vaksinasi. Dan dari situasi dan analisa ya setidaknya pandemi akan paling lama empat tahunan," pungkasnya.

https://nasional.kompas.com/read/2021/02/09/06572281/kasus-covid-19-yang-masih-tinggi-dan-kecepatan-vaksinasi-kita

Terkini Lainnya

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke