Airlangga: PPKM Mikro Bertujuan untuk Tekan Kasus Positif dan Landaikan Kurva Covid-19

JAKARTA,KOMPAS.com - Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto mengatakan, pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) secara mikro bertujuan menekan kasus positif dan melandaikan kurva penularan Covid-19.

PPKM mikro akan diberlakukan mulai Selasa (9/2/2021) besok hingga 22 Februari 2021.

"Hasil PPKM sebelumnya di DKI Jakarta mulai flat, di Jawa Barat masih ada peningkatan (kasus Covid-19), di Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DIY menurun," ujar Airlangga dalam konferensi pers virtual pada Senin (8/2/2021).

"Sementara itu di Bali (kasus Covid-19) naik sedikit. Sehingga ini perlu ada pendekatan lebih mikro sampai ke tingkat desa dan kelurahan. Tujuannya menekan kasus positif dan melandaikan kurva (penularan Covid-19)," lanjutnya.

Dalam pelaksanaannya, ia menambahkan, pengendalian kasus Covid-19 akan difokuskan di level terkecil hingga ke desa, kelurahan, RT dan RW.

Selain itu, nantinya akan dibentuk posko dan pos jaga di desa dan kelurahan.

"Fungsinya untuk pencegahan penularan, mendukung operasional dari penanganan Covid-19," lanjutnya.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian itu lantas merinci teknis pelaksanaan PPKM mikro yang akan dilakukan selama dua pekan.

Pertama, kegiatan perkantoran dibatasi maksimal sebanyak 50 persen karyawan masuk. Dengan kata lain, dilakukan kerja efektif dari rumah atau work from home (WFH) sebanyak 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

Kedua, pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar tetap dilaksanakan secara daring.

Ketiga, sektor ekonomi esensial boleh beroperasi 100 persen sesuai protokol kesehatan.

Keempat, mall dan restoran boleh beroperasi hingga pukul 21.00 waktu setempat. Selain itu, kegiatan makan di tempat atau dine in diperbolehkan dengan kapasitas minimal 50 persen.

"Namun, layanan take away masih diperbolehkan. Kelima, kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen," tutur Airlangga.

"Keenam, tempat ibadah dibuka untuk 50 persen pengunjung dengan protokol kesehatan yang ketat. Ketujuh fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara," lanjutnya.

Terakhir, pembatasan moda transportasi umum yang diatur oleh masing-masing pemerintah daerah.