Parpol Tolak Pilkada 2022-2023 karena Alasan Keselamatan, Azyumardi: Itu Hanya Lips Service dan Gimmick

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra menilai, keselamatan rakyat yang digunakan sebagai alasan partai politik menolak penyelenggaraan Pilkada 2022 dan 2023 hanyalah jargon dan gimmick belaka.

"Kepentingan rakyat, keselamatan rakyat hanya sekadar jargon, lips service dan gimmick dari partai politik dan elite parpol. Maupun pejabat tinggi yang diusung parpol dalam Pemilu," kata Azyumardi kepada Kompas.com, Rabu (3/2/2021).

Menurut dia, banyak elit parpol dalam yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi dalam membuat kebijakan. Termasuk dalam hal penyelenggaraan pilkada. 

Ada sejumlah alasan yang melandasi hal tersebut, terutama dalam hal kekuasaan dan dominasi yang memiliki dampak luas.

"Alasannya kepentingan kekuasaan yang bisa mendatangkan fasilitas, keuangan dan akses pada sumber-sumber penguatan pengaruh, serta dominasi," terang dia.

Meski demikian, para elit parpol sebenarnya masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi tersebut dengan mengedepankan kepentingan publik yang lebih luas.

Namun, ia mengatakan, kondisi itu kembali kepada diri masing-masing elit politik.

"Mereka harus kembali dengan cara mempertimbangkan akal sehat untuk kepentingan dan keselamatan warga. Saya tidak tahu, kalau mereka punya nurani, seharusnya mereka bisa kembali ke jalan yang benar," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat mengatakan, Pilkada serentak perlu dilakukan pada 2024 sebab akan berisiko apabila dipaksa dilakukan pada 2022 dan 2023.

"Kita tidak berpikir yang sifatnya pragmatis dan kemudian ambisinya pada kekuasaan. Tidak semata-mata itu. Kita semata-mata untuk bagaimana bangsa ini sekarang fokus mengatasi pandemi dan pemulihan ekonomi," kata Djarot dalam acara "Aiman", Senin (1/2/2021) malam.

Lebih lanjut Djarot mengatakan bahwa PDI-P saat ini lebih fokus untuk memikirkan keselamatan bangsa daripada sibuk mengurusi siapa yang akan bertarung atau diusung pada Pilkada.

"Kita tidak persiapkan. Kita tidak berpikir untuk misalnya ngelus-ngelus jagung. Baik untuk Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, termasuk untuk Sumatera Utara. Kita berpikirnya adalah keselamatan bangsa ini jauh lebih penting," tutur Djarot.