Pimpinan Komisi X Sebut Program Literasi Nasional Belum Maksimal

Hal itu, ia katakan setelah melihat capaian indeks budaya membaca berdasarkan data Perpustakaan Nasional tahun 2019 yang berada di angka 53, 84 atau masuk kategori sedang.

Berdasarkan kunjungan kerja Komisi X DPR, Fikri berujar, permasalah literasi antara lain yakni karena tidak dominannya budaya membaca sejak diri.

“Permasalahan literasi yang kami himpun berdasarkan kunjungan kerja Komisi X DPR RI, antara lain masih sulitnya membangun budaya baca di masyarakat, karena budaya tutur masih lebih dominan dibanding budaya baca dan kebiasaan baca sejak dini,” ucap Fikri dalam RDP Komisi X secara virtual, Selasa (2/2/2021).

Oleh sebab itu, menurut Fikri, program terkait literasi yang tersebar di beberapa kementerian/lembaga beserta anggarannya perlu diatur kembali melalui kerja sama lintas kementerian/lembaga. Sehingga, program dan anggarannya tepat sasaran.

Ia juga mengatakan, pembudayaan membaca harus menjadi fokus kegiatan bagi pemerintah daerah dengan cara mengajak masyarakat, khususnya anak-anak usia dini untuk mengunjungi perpustakaan.

Fikri menegaskan, Komisi X DPR berkomitmen akan terus mengawal masalah peningkatan literasi di daerah dengan dukungan dari kementerian/lembaga terkait.

Lebih lanjut, politisi PKS itu menyebut, berdasarkan kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi X DPR pada 25 November 2020, Komisi X DPR terus mendorong kementerian/lembaga terkait sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya mengakselerasikan program dan peningkatan literasi di Indonesia.

Terutama, kata Fikri, dalam hal infrastruktur perpustakaan baik fisik maupun IT misalnya ketersediaan buku di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T), peningkatan tata kelola perpustakaan sekolah, dan pemenuhan tenaga pustakawan perpustakaan desa.

“Komisi X mendorong kementerian/lembaga terkait sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya berkolaborasi dan meningkatkan bersama terhadap perencanaan dan pelaksanaan program terkait program terkait program budaya baca dan peningkatan literasi nasional,” kata Fikri.

“Komisi X juga mendorong kementerian/lembaga terkait sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya melakukan sinergi program literasi menjadi program terobosan untuk meningkatkan indeks literasi nasional secara signifikan dan berkesinambungan,” ucap dia.

Untuk diketahui, gerakan literasi telah dimulai pada tahun 2016 sebagai bagian dari implementasi dari Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.

Pada tahun 2017 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ditunjuk sebagai koordinator Program Gerakan Literasi Nasional.

Hal itu, untuk memperkuat sinergi antar unit utama pelaku Gerakan Literasi Nasional, yakni dengan menghimpun semua potensi dan memperluas keterlibatan publik dalam menumbuhkembangkan dan membudayakan literasi di Indonesia.

Adapun berdasarkan laporan Perpusnas RI, capaian indeks budaya membaca tahun 2019 adalah 53,84 (kategori sedang).

Angka tersebut diperoleh melalui survei kegemaran membaca yang dilaksanakan Perpusnas di 102 kabupaten/kota pada 35 provinsi.