Politikus Demokrat Sebut 4 Nama Ingin Ambil Alih Kekuasaan, Salah Satunya Nazaruddin

Ada empat nama yang disebutkan oleh Rachland.

"Marzuki Alie, Jhoni Allen, Nazaruddin, dan Darmizal," kata Rachland melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Selasa (2/2/2021).

Rachland mengaku mendapat informasi tersebut dari kesaksian kader Demokrat. Namun, ia tak menyebutkan siapa nama kader yang dimaksud.

Nazaruddin merupakan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat. Sementara itu, Marzuki Alie adalah mantan Ketua DPR RI yang juga kader Demokrat.

Adapun salah satu kader aktif Partai Demokrat yang disebut AHY terlibat yaitu Jhoni Allen Marbun.

Selanjutnya, nama Darmizal yang merupakan mantan pengurus Partai Demokrat. Ia mundur jelang Pilpres 2019.

Saat itu, Darmizal mundur dan menjadi Ketua Umum Relawan Joko Widodo.

Dalam partai, Darmizal sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat.

Sebelumnya, AHY menyatakan, adanya sebuah gerakan yang mengarah pada upaya mengambil alih kepemipinan Partai Demokrat.

"Kami memandang perlu dan penting untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya, yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY melalui akun YouTube Agus Yudhoyono, Senin.

Kemudian, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menjawab teka-teki siapa sosok yang disebut dalam konferensi pers Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Senin (1/2/2021) siang.

Pada Senin malam, Herzaky akhirnya angkat bicara terkait nama dari sosok tersebut.

Nama yang dimaksud ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat menurut dia adalah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

"Berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Senin malam.