Pascagempa Sulawesi Barat, Pemerintah Akan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Bertahap

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah akan melakukan rehabilitas dan rekonstruksi secara bertahap pasca masa pemulihan tanggap darurat bencana gempa bumi di Sulawesi Barat.

Hal tersebut disampaikan Muhadjir berkunjung ke lokasi terdampak gempa bumi di Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat, Kamis (27/1/2021).

Rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut akan dilakukan dimulai dengan identifikasi terlebih dahulu.

"Nanti kita akan identifikasi infrastuktur yang rusak, perumahan penduduk yang rusak, fasilitas umum yang rusak itu akan diidentifikasi," ujar Muhadjir dikutip dari siaran pers, Jumat (28/1/2021).

Gempa di Sulawesi Barat yang terjadi pada 14-15 Januari lalu berdampak cukup serius.

Akibatnya banyak rumah warga dan infrastruktur yang rusak seperti jembatan, jalan penghubung, hingga jaringan listrik yang padam.

Nilai kerugian di Kabupaten Mamuju diperkirakan mencapai Rp 120 miliar dan di Kabupaten Majene mencapai Rp 113 miliar.

"Yang rusak ringan nanti kita harapkan ditangani pemerintah daerah setempat, sedangkan yang rusak berat nanti akan dibantu oleh pemerintah pusat," kata dia.

Berdasarkan data penanganan bencana dari Pemprov Sulawesi Barat pada 26 Januari 2021, tercatat korban meninggal dunia mencapai 108 jiwa, korban hilang 3 orang, luka berat 426 orang, serta luka sedang dan ringan 2943 orang.

Sementara itu, bagi warga terdampak gempa bumi yang terjebak di perbukitan, kata dia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga telah menyalurkan bantuan dengan menggunakan helikopter.

Dalam kunjungan itu pula, Menko PMK secara simbolis menyerahkan bantuan pemerintah pusat berupa bantuan logistik, perlengkapan kebersihan, kesehatan, dan bantuan simbolis uang tunai kepada ahli waris korban meninggal dunia.

Adapun pada kesempatan tersebut Muhadjir didampingi Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga, Sestama BNPB Harmensyah, dan jajaran pejabat dari Kemenko PMK serta pejabat terkait lainnya.