Salin Artikel

Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua, Jokowi: Dulu Pegal, Sekarang Enggak

Menurut Jolowi, efek yang ia rasakan setelah disuntik vaksin dosis kedua ini tak jauh berbeda dengan saat penyuntikan pertama pada 13 Januari 2021. 

"Setelah divaksin, seperti vaksinasi yang pertama. Dulu hanya sedikit pegal, sekarang enggak," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

"Waktu disuntik yang vaksinasi pertama enggak terasa, tadi terasa dikit. Itu saja bedanya," kata dia.

Bersamaan dengan Jokowi, ada sejumlah tokoh dan pejabat yang juga disuntik vaksin Covid-19 di Istana Kepresidenan.

Mereka di antaranya Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Ketua Ikatan Dokter Indonesi, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sejumlah tokoh agama, perwakilan masyarakat, hingga influencer.

Jokowi menyebut, vaksinasi Covid-19 tahap pertama diprioritaskan untuk para tenaga kesehatan, baik dokter maupun perawat.

Setelahnya, vaksinasi akan dilanjutkan ke TNI dan Polri, petugas pelayan publik, dan masyarakat umum.

"Saya kira di bulan Februari pertengahan sudah bisa masuk ke sana," ujar dia.

Jokowi pun berpesan kepada seluruh masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan virus meski vaksinasi sudah dimulai.

Ia meminta seluruh pihak terus disiplin memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.

"Ini penting karena kuncinya juga ada di situ. Selain vaksinasi, kunci yang kedua adalah menjaga protokol kesehatan," kata dia.

Adapun penduduk Indonesia yang akan menerima vaksinasi Covid-19 diperkirakan mencapai 182 juta atau 70 persen dari total jumlah penduduk.

Jokowi menargetkan, proses vaksinasi selesai dalam waktu kurang dari setahun.

https://nasional.kompas.com/read/2021/01/27/14141291/disuntik-vaksin-covid-19-dosis-kedua-jokowi-dulu-pegal-sekarang-enggak

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke